TEMPO.CO, Bogor -Bank Indonesia mengakui struktur perbankan di Indonesia masih belum optimal. Salah satu penyebabnya, bank-bank tak efisien dalam sistem ekspansi usaha melalui pembukaan kantor cabang.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, sampai sekarang otoritas perbankan belum mengatur mengenai efisiensi pembukaan kantor cabang bank. Bank pun memiliki kebebasan membuka cabang di daerah atau bahkan di luar negeri.
Tidak hanya membutuhkan tambahan biaya, biasanya bank mendirikan cabangnya di lokasi yang dinilai dapat menguntungkan. "Akibatnya, ada satu tempat di mana bank beramai-ramai masuk ke sana," ujar Halim dalam diskusi wartawan di Sentul, Bogor, Senin 25 Juni 2012.
Dia mencontohkan, pembukaan cabang bank di Mangga Dua, Jakarta, yang sudah sangat menumpuk. Karena penumpukan itu, semula yang diharapkan cabang bank dapat kembali modal atau break even point (BEP) dua sampai tiga tahun setelah pembukaan, ini malah molor menjadi enam tahun. "Sementara ini, kami masih membiarkannya," ujar dia.
Karena ini, kata Halim, biaya tenaga kerja dan biaya barang jasa mengambil porsi paling besar. Rasio beberapa biaya overhead perbankan itu di atas 1 persen. Sementara biaya lainnya masih di bawah 1 persen. Inilah membuat perbankan Indonesia berbeda dengan perbankan di negara lainnya.
Kondisi itu, kata Halim, memerlukan strategi khusus. Nantinya, Bank Indonesia akan mengaitkannya dengan sistem izin berjenjang (multiple license) yang masih digodok sampai saat ini. Dengan itu, penyebaran bank di setiap daerah di Indonesia semakin efisien dan merata.
Akibat kurang efisien, kata Halim, struktur perbankan di Indonesia masih sulit menyaingi perbankan lain di Asia. Untuk permodalan pun dinilai kurang merata. Ada bank yang memiliki modal hingga Rp 65 triliun, tetapi ada pula bank yang hanya memiliki modal sekitar Rp 135 miliar.
Dalam data Bank Indonesia, puluhan bank di Indonesia masih termasuk bank dengan modal di bawah Rp 500 miliar. Fakta ini menyebabkan struktur efisiensi perbankan di Indonesia sulit didorong.
Bank dengan aset terbesar di Indonesia, Bank Mandiri, saja sulit untuk menyaingi bank-bank di Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Bank Mandiri ada di urutan sembilan. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia berada di posisi 11, posisi 14 dan 15 ditempati Bank Central Asia dan Bank Negara Indonesia," jelasnya.
SUTJI DECILYA
Bisnis Terpopuler
Merpati Siap Laporkan Temuan Korupsi
Harga Karet Anjlok, Warga Jambi Menjerit
Kepemilikan Saham Bank Dibatasi 40 Persen
Apa Alasan Merpati Membeli Pesawat MA60
BP Migas : PGN Naikkan Harga Gas Terlalu Tinggi
CIMB Niaga Luncurkan Produk Pasar Uang Syariah
Harga Nikel Diprediksi Membaik Pada Kuartal II
Harga Gula Di Palangkaraya Tembus Rp16 Ribu per Kilogram
Berita terkait
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri
27 November 2023
Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaLPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai
28 Februari 2023
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi
11 Januari 2023
OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.
Baca SelengkapnyaOJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?
9 Desember 2022
OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah
Baca SelengkapnyaPuluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan
13 September 2022
Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?
Baca SelengkapnyaDowngrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan
6 September 2022
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.
Baca SelengkapnyaSebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi
14 Februari 2022
Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital
Baca SelengkapnyaPemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan
18 Juli 2017
Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.
Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway
7 Juli 2017
Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.
Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha
7 Juni 2017
Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.
Baca Selengkapnya