TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum memasukkan penerimaan gas dalam asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara tahun depan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan asumsi harga gas sulit dimasukkan dalam RAPBN. Alasannya, harga gas bumi Indonesia ditetapkan untuk setiap kontrak jual beli. "Formula harganya unik sesuai dengan keekonomian lapangan," kata Menteri Agus Martowardojo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 31 Mei 2012.
Perhitungan harga gas perlu disesuaikan dengan daya beli dan ketersediaan infrastruktur serta potensi penciptaan nilai tambah. "(Indonesia) tak punya indeks harga gas nasional, rentang harganya lebar," ujarnya.
Sejauh ini, asumsi penerimaan negara dari lifting gas akan dihitung dari harga kontrak pada tahun tersebut. Perhitungan ini sifatnya belum pasti. Pasalnya, harga bisa pula berasal dari formula yang dipakai di tingkat harga minyak sesuai asumsi makro. "Pemerintah akan terus mengevaluasi dan menganalisis untuk memperoleh solusi permasalahan," ujarnya.
Pemerintah memasukan variabel baru, yakni lifting gas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2013. Asumsi ini diajukan mengingat tingginya laju penurunan lifting minyak. "Perlu ada upaya baru untuk menjaga pencapaian target penerimaan negara," ujar Agus.
Lifting gas ini ditetapkan dalam perkiraan 1,29 juta-1,36 juta barel setara minyak per hari (mboepd) pada 2013. Berdasarkan data 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (tscf) atau sekitar 3% dari cadangan gas dunia.
Perkembangan produksi gas bumi diklaim relatif stabil. Pada 2010, produksi gas bumi mencapai 1.577 mboepd, atau naik 159 mboepd dari 1.419 mboepd pada 2009. Dengan melihat perkembangan tersebut, pemerintah memperkirakan lifting gas pada 2013 mencapai 1.290-1.390 mboepd.
Anggota Komisi Energi Satya W.Yudha menilai variabel baru ini tak banyak mengubah struktur pendapatan dan belanja negara. Namun bila didampingi variabel asumsi harga yang pasti, pendapatan negara akan lebih jelas. "Lebih ada kejelasan berapa pendapatan minyak dan berapa pendapatan dari gas,” ujarnya.
M. ANDI PERDANA
Berita terkait
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
23 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaTurunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN
1 hari lalu
Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.
Baca SelengkapnyaSemakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
6 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
6 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen
6 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per
Baca SelengkapnyaProgram 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi
6 hari lalu
PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
6 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
7 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
7 hari lalu
Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Baca Selengkapnya