TEMPO.CO, Jakarta - Studi yang dilakukan The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan akses publik pada informasi anggaran masih rendah. Dari penelitian yang dilakukan di 20 kota dan kabupaten di Indonesia, masih minim dokumen anggaran yang bisa diakses.
"Hanya 20 persen dari total 410 dokumen anggaran di daerah kajian yang dapat diakses," ujar koordinator Fitra, Muhammad Maulana, di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012. Ini menunjukkan indeks transparansi pengelolaan anggaran daerah kurang tinggi.
TAF dan Fitra melakukan penelitian di 20 kabupaten dan kota di empat provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Penelitian bertujuan untuk membuat pedoman kinerja dan inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
Dalam penelitian tersebut, indeks transparansi tertinggi tercatat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan skor 50,9. Sementara terendah adalah Kabupaten Simeleue, Aceh, dengan skor 9,4.
"Sambas yang skornya paling tinggi, masih jauh dari ideal," ujarnya. Empat kota besar yang masuk kajian penelitian ada di bawah Sambas, yakni Kota Makassar (48,7), Kota Banda Aceh (40,2), Kota Probolinggo (36,0), dan Kota Singkawang (24,3).
Direktur TAF Erman A. Rahman memberi rekomendasi pada pemerintah daerah untuk membuka akses informasi anggaran. Masyarakat pun dituntutnya perlu melakukan uji akses informasi anggaran ke pemerintah daerah.
"Bila indeks transparansi tinggi, kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah akan semakin berkualitas," ujarnya.
M. ANDI PERDANA
Berita terkait
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda
9 hari lalu
Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?
25 hari lalu
Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?
Baca SelengkapnyaJelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini
56 hari lalu
Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAPBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun
18 Februari 2024
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan
7 Februari 2024
Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial
6 Februari 2024
Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD
20 Januari 2024
Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca SelengkapnyaGibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya
18 Januari 2024
Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres
17 Januari 2024
Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.
Baca Selengkapnya