Ini 5 Kebijakan Pengganti Pembatasan BBM Subsidi

Reporter

Editor

Jumat, 4 Mei 2012 07:24 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor melakukan pengisian BBM di kawasan Kuningan, Jakarta,(30/11). Mulai tanggal 1 Desember 2008 jam 00.00 pemerintah menurunkan harga premium bersubsidi dari Rp. 6.000,-/liter menjadi Rp. 5.500,-/liter. TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membatalkan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan tahun produksi kendaraan. Alasannya, berdasarkan hasil uji coba, pelaksanaannya sulit dilakukan. (Baca: Pembatasan BBM Subsidi Dibatalkan)

"Untuk sementara, aturan ini kami tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik setelah rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan, Kamis 3 Mei 2012.

Sebagai gantinya, kata dia, pemerintah mengeluarkan lima keputusan untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar tidak melonjak melebihi 40 juta kiloliter. (Baca: BBM Batal Naik, Subsidi Naik Rp 300 T dan BBM Batal Naik, Ini 3 Solusi Pengaman Anggaran)

Inilah lima kebijakan pengganti pembatasan BBM subsidi itu:

1. Penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, baik berpelat merah maupun hitam, dan kendaraan badan usaha milik negara, dibatasi.
- Kendaraan berpelat hitam milik BUMN akan ditempeli stiker untuk memperlancar pengawasan.
- Bakal diberlakukan lebih dulu di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan berlanjut di seluruh Jawa-Bali.

2. Kendaraan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
- Pengawasan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPH Migas.

3. Melanjutkan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas di Jawa.

4. PT PLN (Persero) dilarang membangun dan mengoperasikan pembangkit berbasis BBM.
- Semua pembangkit berbasis minyak harus diganti dengan pembangkit berbasis air, panas bumi, tenaga matahari, batu bara, dan energi terbarukan lainnya.

5. Kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan.
- Ditujukan untuk pemakaian air dan listrik, kebijakan ini akan diatur melalui peraturan menteri.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan pemerintah tersebut tidak konkret. Pemerintah dinilai tak bersungguh-sungguh mencari jalan keluar dari cekikan BBM. “Cuma sebatas wacana.” (Baca: Tanpa Pembatasan, BBM Subsidi Habis Oktober dan Pembatasan BBM Ditunda, Subsidi Membengkak Rp 5 T )


ALI NY | ARYANI | SUMBER: HASIL RAPAT TERBATAS KABINET 3 MEI 2012


Berita Lainnya:

Pembatasan BBM Subsidi Dibatalkan
BBM Batal Naik, Subsidi Naik Rp 300 T
BBM Batal Naik, Ini 3 Solusi Pengaman Anggaran
Tanpa Pembatasan, BBM Subsidi Habis Oktober
Pembatasan BBM Ditunda, Subsidi Membengkak Rp 5 T
KEN Rekomendasikan BBM Tidak Naik Hingga Akhir Tahun
Menkes Endang dan Kanker Paru-paru

Berita terkait

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

48 hari lalu

Pembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup

Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.

Baca Selengkapnya

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

11 Januari 2024

Kuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari

Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.

Baca Selengkapnya

BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

10 Desember 2023

BEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia

BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.

Baca Selengkapnya

50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

7 September 2023

50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati

Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.

Baca Selengkapnya

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

17 Januari 2023

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

30 Desember 2022

Kaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras

Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.

Baca Selengkapnya

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

6 Desember 2022

Demo Sopir Truk Korea Selatan Picu Kelangkaan BBM

Demo sopir truk Korea Selatan telah menyebabkan hampir 100 pompa bensin di seluruh negeri mengalami kelangkaan BBM

Baca Selengkapnya

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

2 Desember 2022

Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Per Desember 2022 di 34 Provinsi

Kenaikan harga BBM ini terjadi pada bahan bakar non-subsidi.

Baca Selengkapnya

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

1 Desember 2022

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.

Baca Selengkapnya

Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

29 November 2022

Survei Charta Politika, Kepuasan terhadap Jokowi 69,5 Persen

Yunarto menyebut kepuasan terhadap Jokowi sempat ajlok ke angka 63,5 persen pada September 2022 akibat kenaikan harga BBM.

Baca Selengkapnya