TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah membentuk tim pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berkaitan dengan pembubaran badan itu, 27 Februari 2004. Tim pemberesan yang dibentuk berdasarkan Keppres 16/2004 itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Deputi Sekertaris Kabinet bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands, membacakan Keppres tersebut, di Istana Negara Jakarta, Jumat (27/2). "Tim pemberesan mulai bekerja hari ini," kata dia. Tim pemberesan di ketuai oleh Menteri Keuangan, Wakil Ketua Menteri Negara BUMN, Sekretaris Sekjen Depkeu. Selain itu, ada empat orang anggota yaitu, Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri dan pejabat-pejabat lain yang diperlukan Menkeu. Struktur organisasi dan tata kerja tim pemberesan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, tim pemberesan dibantu oleh empat Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Keempat Pokja yang dimaksud yaitu Pokja Administrasi Aset, Pokja Data, Informasi dan Kearsipan, Pokja Penanganan Masalah Hukum dan Pokja Administrasi Keuangan dan Audit.Tim pemberesan bertugas menangani masalah kearsipan, kekayaan negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan, masalah hukum, administrasi keuangan dan pendampingan pelaksanaan audit dalam rangka pemberesan BPPN. Tim memiliki wewenang untuk memanggil dan meminta keterangan atau dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberesan dari mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat dan semua mantan pegawai BPPN. Selain itu, Tim juga berwenang pula untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak lain yang dianggap perlu. Serta berwenang untuk meminta informasi, kajian dan bantuan dari tenaga ahli, pakar dan praktisi yang diperlukan. Ketua tim secara berkala dan sewaktu-waktu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden, sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, tim mengangkat seorang koordinator pelaksana yang berkerja secara purnawaktu. Tugas, kata kerja dan tanggung jawab koordinator pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Koordinator kelompok kerja, secara berkala dan sewaktu-waktu, sesuai kebutuhan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Pemberesan. Pemerintah memberikan waktu selama enam bulan sejak diberlakukannya Keppres 16/2004, kepada tim untuk menyelesaikan tugasnya. Masa kerja bisa diperpanjang untuk jangka waktu tertentu selama hal itu diperlukan. Perpanjangan dan pengakhiran tugas tim pemberasan akan ditetapkan dengan Keppres tersendiri. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keppres ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tim ditentukan oleh Menteri Keuangan. Retno Sulistyowati - Tempo News Room