Harga Patokan Gula Tunggu Kementerian Perdagangan  

Reporter

Editor

Senin, 30 April 2012 15:54 WIB

Dua pekerja distributor gula pasir dan sembako melakukan bongkar muat di Semarang, Jawa Tengah (27/8). Tingginya harga gula internasional mempengaruhi harga gula di pasar. Foto: TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Gula Indonesia menunggu usulan Kementerian Perdagangan terkait harga pokok petani (HPP) gula tahun ini. Oleh sebab itu, Dewan Gula menggelar rapat gula dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, asosiasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Sekretaris Dewan Gula Gamal Nasir mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan harga patokan tahun ini Rp 8.750 yang artinya naik ketimbang tahun lalu Rp 7.000 per kilogram. “Ini hitungan hasil survei tim Pokja (Kelompok Kerja). Ini juga sudah memperhitungkan keuntungan petani,” kata Gamal ketika dihubungi Tempo, Selasa, 30 April 2012.

Senin siang, rapat Dewan Gula akan menentukan berapa besar harga pokok yang disepakati. Namun, Gamal belum bisa memastikan apakah rapat siang ini akan menghasilkan keputusan akhir yang pasti. Rapat diperkirakan berlangsung hingga sore.

Sementara itu, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera memutuskan harga pokok gula. Pasalnya, awal Mei depan musim giling tebu dimulai. Kejelasan harga pokok diperlukan sebagai bentuk jaminan pendapatan petani dan untuk menentukan besarnya dana talangan gula yang diberikan investor.

“Usulan kami harga pokok gula tetap 9.218 per kilogram,” kata Wakil Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsin. Hitungan itu diperoleh dengan asumsi kenaikan biaya produksi sekitar 20 persen. Biaya itu terdiri atas biaya sewa lahan, sewa traktor, bibit, biaya tanam, biaya tebang, serta biaya angkut.

Sebelumnya, dia menjelaskan, dengan perhitungan produksi tebu 1.100 kuintal per hektare, dengan rendemen 7,2 persen untuk jenis tanaman plane cane (tanaman tebu pertama) akan menghasilkan besaran harga pokok sebesar Rp 9.496 per kilogram.

ROSALINA

Berita terkait

Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

14 jam lalu

Jokowi Bilang Sedimen Beda dari Pasir Laut, Susi Sebut Sedimen Apapun Sangat Penting

Berikut ini dua ekspresi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di medsos atas kebijakan Jokowi buka keran ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Optimis pada Perjanjian Perdagangan dengan Indonesia

37 hari lalu

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Optimis pada Perjanjian Perdagangan dengan Indonesia

Indonesia berharap akan mulai menerapkan Perjanjian Preferensial Perdagangan (PTA) dengan Iran pada 2025.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Informasi Publik Ungkap Fakta Dugaan Impor Produk Israel ke Indonesia

37 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Informasi Publik Ungkap Fakta Dugaan Impor Produk Israel ke Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil desak transparansi perdagangan Indonesia dan Israel, bagaimana tuntutannya?

Baca Selengkapnya

Kemenparekraf Utus 10 Developer Gim Indonesia Ikuti Ajang Gamescom 2024 di Jerman

39 hari lalu

Kemenparekraf Utus 10 Developer Gim Indonesia Ikuti Ajang Gamescom 2024 di Jerman

Kemenparekraf menyebut 10 pengembang gim asal Indonesia siap mengikuti pameran Gamescom di Jerman.

Baca Selengkapnya

Minim Dana Operasional, Satgas Persilakan Industri Ambil Pakaian Bekas dan Tekstil Impor Ilegal jadi Bahan Bakar

45 hari lalu

Minim Dana Operasional, Satgas Persilakan Industri Ambil Pakaian Bekas dan Tekstil Impor Ilegal jadi Bahan Bakar

Satgas persilakan industri ambil balpres dan tekstil impor ilegal jadi bahan bakar. Imbas kurang dana pemusnahan.

Baca Selengkapnya

Ahmad Luthfi Tak Lagi Jadi Kapolda Jawa Tengah, ke Mana Dimutasi dan Apa Tugasnya?

53 hari lalu

Ahmad Luthfi Tak Lagi Jadi Kapolda Jawa Tengah, ke Mana Dimutasi dan Apa Tugasnya?

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi dimutasi sebagai Pati Itwasum dan akan bertugas di Kementerian Perdagangan. Lantas, apa tugasnya?

Baca Selengkapnya

Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

13 Juli 2024

Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Stop Impor 700 Produk

11 Juli 2024

Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Stop Impor 700 Produk

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mendesak pemerintah membatasi impor tekstil

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

4 Juli 2024

Kementerian Perdagangan Tak Akan Cabut Permendag Kebijakan Impor Tuntutan Buruh

Pelaksana harian Direktur Impor Kementerian Perdagangan Iman Kustiaman menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor

3 Juli 2024

Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor

Said Iqbal mengatakan rilis Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hanya 27 ribu buruh di industri tekstil yang terkena PHK.

Baca Selengkapnya