TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memberi waktu dua bulan kepada Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sejak berakhirnya tugas BPPN 27 Februari, untuk menyelesaikan masalah yang masih tersisa. Penyelesaian hanya dilakukan terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sebelum tanggal 27, dan memerlukan tindak lanjut. "Itu diberi waktu hanya sekitar dua bulan. Kita ingin, kalau bisa, sekitar April sudah harus melaporkan penyelesaian," kata Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2). Masalah-masalah yang tersisa itu ada empat hal, yang akan diumumkan pada saatnya. Dorodjatun menegaskan, Tim Pemberesan menyelesaikan aset yang belum free dan belum clear, sedangkan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menjalankan aset yang sudah free dan clear. Kedua lembaga itu bekerja sama dengan KKSK. PPA, lanjut Dorodjatun, akan langsung bekerja mulai 27 Februari. Ia yakin penyelesaian masalah di PPA bisa berlangsung cepat, berbeda dengan penyelesaian oleh Tim Pemberesan yang masih harus menunggu beberapa lama. Masalah yang tersisa akan ditangani oleh Tim Pemberesan yang didampingi oleh beberapa orang BPPN, sekitar 100 orang. BPPN harus menyelesaikan tugas bekerja sama dengan tim kecil, di bawah Tim Pemberesan dan KKSK. Ia menambahkan, pada saat BPPN berakhir (27/2) tidak boleh ada lagi transaksi di BPPN. Seluruh transaksi hanya boleh dilakukan hingga sebelum tanggal itu. "Tanggal 27 sudah tidak boleh lagi ada transaksi baru," kata dia. Selanjutnya ada semacam buku putih yang akan digunakan BPPN. Untuk itu, mulai sekarang pemerintah meminta jadwal mingguan yang akan dilakukan BPPN, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian keempat masalah itu. Hal itu, kata Dorodjatun, penting agar keempat masalah diselesaikan secara sungguh-sungguh. Mengenai audit BPK dan kantor akuntan publik, Dorodjatun tidak yakin bisa selesai secara cepat. Ia menambahkan, ada semacam bentuk yang dipertahankan untuk mengizinkan BPPN menyelesaikan tugasnya, seperti kasus-kasus hukum. Termasuk juga masalah Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang dinyatakan tidak kooperatif dan belum melakukan transaksi hingga waktu ditutup, akan diserahkan ke penegak hukum. Menurut Dorodjatun, rapat terbatas di Istana Negara kali ini membahas Keppres tentang pengakhiran tugas BPPN. Ada beberapa konsep Keppres yang dibenahi dalam rapat tersebut. Namun ia tidak bersedia menyebutkan materi-materi yang dibenahi itu. Pada dasarnya, kata dia, semua anggota KKSK, BPPN, dan BI telah menyetujuinya. Para menteri anggota KKSK telah membahas masalah itu Selasa malam kemarin. Presiden Megawati Soekarnoputri, kata Dorodjatun, akan segera menandatangani Keppres tersebut. Namun ia belum bisa memastikan kapan waktunya. "Saya kira mungkin mestinya hari ini," kata dia. Retno Sulistyowati - Tempo News Room