TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mendukung profesionalisme kinerja Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Tim Pembentukan OJK Mulia Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat memberi gaji yang layak kepada pegawai lembaga tersebut. "Agar diberi (gaji) sesuai dengan standar kompetensi yang baik," ujarnya saat ditemui Selasa, 17 April 2012.
Oleh karena itu, Mulia akan membahas dengan DPR tentang anggaran yang dikeluarkan bagi lembaga pengawas independen itu. Meski sifatnya independen, OJK direncanakan mendapat anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Untuk tiga sampai lima tahun ke depan, masih dibiayai negara," kata dia.
Mulia menolak menjelaskan detail jumlah pendapatan yang akan diterima oleh calon-calon dewan komisioner yang baru. "Dihitung dari beberapa faktor, jadi harus diukur dulu skala jenjangnya," ujar mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tersebut.
Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengenai besaran gaji tersebut, antara lain posisi atau jabatan dan lama kerja di instansi sebelumnya. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis menyebutkan akan ada konversi dari segi waktu, pengalaman kerja, dan kompetensi bagi komisioner dan pegawai OJK.
Detail komponen konversi, termasuk gaji pokok dan tunjangan, akan ditentukan kemudian setelah dewan komisioner resmi terbentuk. DPR memperkirakan pembentukan Dewan Komisioner OJK bakal rampung pada Juni 2012.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Badarudin menyatakan pegawai OJK bukan merupakan bagian dari pegawai negeri sipil (PNS). "OJK independen, bukan PNS lagi, tapi diberikan kesetaraan," ujarnya.
M. ANDI PERDANA
Berita terkait
Polres Metro Depok Tangkap 2 Kurir Narkoba Modus Tempel dan Bungkus Permen
3 menit lalu
Dari kedua kurir narkoba itu, polisi juga mengamankan 6 botol liquid ganja cair dan alat hisap.
Baca SelengkapnyaPolisi Ungkap Alasan Keluarga Tak Mau Jenazah Brigadir RA yang Tewas Bunuh Diri Diautopsi
15 menit lalu
Brigadir RA disebut bunuh diri dengan menembakkan senjata api HS Kaliber 9mm ke aras kepalanya saat berada di dalam mobil Alphard.
Baca SelengkapnyaKompolnas Turun Tangan Selidiki Motif Bunuh Diri Brigadir RA dalam Mobil Alphard
27 menit lalu
Polisi telah menutup kasus tewasnya Brigadir RA dalam mobil Alphard di sebuah rumah di Mampang. Disebut bunuh diri.
Baca SelengkapnyaKPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung
36 menit lalu
Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.
Baca Selengkapnya5 Hal yang Jadi Fokus Tangani Penyakit Arbovirus seperti DBD
36 menit lalu
Kementerian Kesehatan Indonesia dan Brazil berkolaborasi untuk memformulasikan upaya mencegah peningkatan insiden penyakit Arbovirus seperti DBD
Baca SelengkapnyaHakim Izinkan Kasdi Subagyono Hadir di Sidang Etik Nurul Ghufron di Dewas KPK
44 menit lalu
Majelis hakim memberikan izin kepada bekas Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono untuk mengikuti sidang Dewas KPK tentang kasus Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaDies Natalis ke-3 Politeknik Tempo, Program Studi Produksi Media Gelar Bedah Film
57 menit lalu
Dalam acara ini, ditayangkan film karya mahasiswa Politeknik Tempo yang berjudul Kala: Rahasia Fana.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu
58 menit lalu
KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu
Baca SelengkapnyaKemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim
1 jam lalu
Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Buka Kemungkinan Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang soal Kebocoran BAP
1 jam lalu
Jaksa KPK mengatakan bisa saja menghadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang soal kebocaran BAP
Baca Selengkapnya