TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Keuangan dan Perbankan DPR memberi persetujuan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menjual saham Bank Permata. Dalam rapat kerja DPR dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan Ketua BPPN, Rabu (11/2), saham Bank Permata disetujui akan dilepas sebanyak 71 persen dengan dua kali penjualan. Saham pertama dilepas sebanyak 20 persen kepada publik dan sisanya (51 persen) dijual dengan cara mengundang investor strategis. Yang menjadi penekanan di sini adalah harga saham Permata harus dijual premiun, kata Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan, Emir Moeis. Untuk itu, kata dia, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam melakukan penjualan ini dan menyelesaikan kasus cessie sebelum penjualan 51 persen ini. Ketua BPPN, Syafruddin Temenggung mengatakan kesiapannya untuk menjual 20 persen saham Bank Permata. Menurutnya, BPPN akan segera melakukan rapat sore ini juga dan menunjuk konsultan keuangan dan hukum dalam proses divestasi ini. Ia mengatakan saat ini sudah ada 10 daftar konsultan keuangan dan tujuh konsultan hukum. Persiapan sudah dilaksanakan sejak awal, katanya.Syafruddin mengatakan penjualan 20 persen saham ini bisa dilakukan sekarang juga dan terjual sebelum BPPN mengakhiri masa kerjanya pada 27 Februari ini. Namun, ia belum memastikan pola penjualannya apakah dengan cara eceran (drip sale) atau borong langsung (block sale). Ini kan harus dibahas dahulu, katanya. Sementara, lanjutnya, 51 persen saham ini kemungkinan akan dijual oleh lembaga baru pengganti BPPN yang bernama Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Secara tegas saya katakan bahwa sales and purchase tidak bisa dilakukan kalau masih ada masalah legalnya, katanya.Masalah hukum Bank Permata ini berkaitan dengan kasus cessie Bank Bali (sekarang Permata) yang masih menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA). Ada tiga perkara yang menyangkut cessie ini, antara lain putusan MA yang mengembalikan uang sebesar Rp 546 miliar PT Era Giat Prima sebagai bukti dalam kasus pidana Djoko Tjandra. Untuk itu, BPPN mengajukan Peninjauan Kembali dan menunggu hasilnya.Persoalan kedua adalah mengenai cessienya sendiri yang telah diputuskan oleh BPPN tidak sah dan dibatalkan. Keputusan ini kemudian digugat dan BPPN kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi. Namun, saat di MA, BPPN dinyatakan menang dan tidak usah membayar cessie senilai Rp 546 miliar itu kepada Djoko Tjandra. Dan ini berkekuatan hukum tetap. Saya sebagai kepala BPPN berkali-kali katakan tidak akan bayar karena sudah mempunyai keputusan tetap, katanya. Selanjutnya, PT EGP ini juga memasukkan perkara perdata baru. Gugatan ini juga masih belum selesai dan menunggu keputusan akhir MA. Syafruddin mengatakan bahwa cessie ini milik BPPN kalau dilihat dari kacamata BPPN. Namun, persoalan hukum pidana dan perdata membuat keputusan yang berbeda. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Tapi saya yakin tidak akan lama, katanya. Syafruddin mengatakan bahwa BPPN bisa tetap melakukan penjualan atas semua aset Permata sebelum kasus hukum selesai dengan memberikan pilihan pada investor. Kalau ada apa-apa investor yang tanggung masalah ini dan tidak akan membebani pemerintah, katanya. Pilihan pertama tetap memberikan penjualan tetapi kesepakatan jual beli atau sales and purchase agreement final ditunda sampai kasusnya selesai. Pilihan lainnya, kata Syafruddin, langsung mengatakan kepada investor, Dengan harga yang kita tentukan dari awal, silahkan dibeli. Kalau kasusnya memang harus membayar, you yang menanggung itu. Yandi MR - Tempo News Room