TEMPO.CO, Bantul - Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan tiada alasan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Keputusan pemerintah itu benar karena tak ada cara lain untuk menyiasati ancaman defisit APBN jika harga BBM tak naik tahun ini. “Itu biasa, pemerintah sudah sering melakukan,” kata Jusuf Kalla di kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin, 19 Maret 2012.
Menurut Kalla, selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah sudah menaikkan harga BBM sebanyak tujuh kali. Ini membuktikan, kata dia, fluktuasi harga minyak di pasar internasional memberi pengaruh besar pada struktur APBN Indonesia. “Pemerintah tak ada pilihan,” ujar dia.
Kalla menilai pemerintah sudah punya strategi mencegah kebijakan seperti ini guna menekan gejolak ekonomi nasional. Mekanisme BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah sering diterapkan. “Solusinya biasa, lewat BLT,” kata dia.
Di tempat sama, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan organisasinya menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kata dia, kebijakan ini muncul akibat rezim SBY yang selalu tidak transparan mengelola perekonomian negara. “Pengelolaan sistem migas salah satunya,” ujar dia.
Kebijakan pemerintah di sektor migas hanya bertujuan menaikkan jumlah investasi asing di perekonomian domestik sehingga data pertumbuhan nasional meningkat. Tapi, kata Din, data sebenarnya mengenai kemiskinan tak disebutkan sehingga pemerintah selalu mengklaim kebijakan ekonomi pemerintah berhasil. “Pemerintah mengklaim jumlah orang miskin 31 juta, tapi jatah BLT untuk 70 juta warga. Inkonsistensi seperti ini salah satu bukti pemerintah tak pernah transparan,” ujar dia.
