TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai terlalu mengutamakan strategi program jangka pendek dalam mengambil kebijakan sektor pertanian. Padahal, petani perlu dilindungi dalam jangka panjang untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. “Pemerintah harus membuat program-program yang lebih sustainable,” kata pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, di Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.

Menurut Khudori, infrastruktur pertanian berjangka panjang diperlukan guna mendorong sektor ini. Misalnya, perbaikan dan membangun irigasi baru. Saat ini, lebih dari 50 persen infrastruktur irigasi yang dikelola pemerintah daerah maupun pusat telah rusak. Sehingga tidak ada jaminan pasokan air. "Ini persoalan besar. Bisa mengancam usaha tani,” kata dia.

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi hulu daerah tangkapan air atau hujan yang dinilai sudah kritis. Daerah Aliran Sungai (DAS) pun perlu diberi perhatian. Dari 156 DAS yang ada di Pulau Jawa, hanya 10 yang masih terdapat tutupan lahannya (masih ada kawasan hutan lebat).

Tekonologi untuk meningkatkan produktivitas juga perlu terobosan supaya angka produksi terdongkrak secara signifikan. “Masih stagnan. Perlu nilai tambah dari produktivitas yang rendah ini." Persoalan produktivitas inilah yang menyebabkan kemiskinan masih banyak terdapat di sektor pertanian.

ROSALINA