TEMPO Interaktif, Jakarta:Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak rencana pemerintah menghidupkan kembali proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Loenggena Ginting, PLTN yang rencananya dibangun di Muria, Jawa Tengah, bukanlah pilihan yang tepat bagi Indonesia. Selain belum ada teknologi nuklir yang benar-benar aman dan bersih, secara geografis Indonesia berada pada lokasi yang rawan terjadinya gempa. "Masih banyak alternatif sumber energi lain yang sehat dan aman," kata Loenggena kepada Tempo News Room di Jakarta, Jumat (23/1).Loenggena mengatakan persoalan krisis energi sebenarnya sudah mulai dibahas dalam konferensi dunia pembangunan berkelanjutan di Afrika Selatan beberapa waktu lalu. Bahkan negara-negara lain seperti Brazil sudah mulai melakukan penelitian dan berpacu dengan semakin menurunnya sumber energi dari fosil untuk menemukan sumber energi alternatif. "Pemerintah Indonesia sepertinya tidak punya ide," katanya.Padahal, kata Loenggena, Indonesia kaya dengan sumber-sumber energi yang sehat dan berkelanjutan, seperti energi surya dan angin. Selain itu, Indonesia juga masih punya sumber energi yang bersih seperti air dan panas bumi, yang selain sehat, biaya investasinya juga lebih rendah jika dibandingkan pembangunan PLTN. Dia menilai, rencana pembangunan PLTN sama sekali tidak didasari perhitungan yang matang, baik dari sisi lingkungan, teknologi, maupun biaya. Selain itu, ia juga menyayangkan minimnya sosialisasi rencana tersebut. "Pemerintah selalu seperti itu, coba dulu, kalau ada apa-apa langsung dibatalkan," katanya. Rabu kemarin (21/1), Menteri Negara Riset dan Teknologi, Hatta Rajasa mengungkapkan rencana pemerintah menghidupkan kembali proyek PLTN. Proyek itu sempat terhenti setelah mendapatkan protes keras dari masyarakat dan berbagai kalangan, seperti LSM. Menurut rencana proyek ini akan dimulai pada 2011 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2016. Diperkirakan, megaproyek ini akan menelan biaya hingga US$ 9 miliar. Sapto Pradityo - Tempo News Room