TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Dengar Pendapat Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat sempat heboh. Pasalnya, akibat kesulitan mendapat pasokan bahan bakar minyak untuk menghidupkan pembangkit, perusahaan listrik pelat merah itu beberapa waktu lalu sempat membeli pasokan dari polisi.
"Kami coba cari pasokan BBM dari mana-mana. Beli dari Freeport, pemerintah daerah, hingga polisi," kata Direktur Operasi Indonesia Timur PT PLN (Persero), Vickner Sinaga, Kamis, 23 Februari 2012. Mendengar jawaban itu, Wakil Ketua Komisi Energi Effendi Simbolon mengingatkan Vickner bahwa kepolisian bukan penyalur resmi BBM.
Saat ini kerap terjadi kelangkaan BBM di berbagai daerah. Pemerintah kesulitan menekan subsidi, dan penyelewengan tetap tinggi. Polisi yang ditugasi mengawasi malah menjualnya ke PLN.
Vickner sempat meminta pernyataannya dicabut, namun ditolak oleh DPR. Ia kemudian mencoba menjelaskan situasinya dan meralat pernyataannya dengan menyatakan sifat pembelian solar itu hanya sementara atau meminjam saja.
Saat itu, kata Vickner, sekitar bulan Januari cuaca di Papua sangat buruk. Segala bentuk pelayaran dilarang, padahal pasokan BBM untuk pembangkit di Papua diambil dari depo Pertamina yang berada di Maluku Tenggara. Apabila tidak dapat pasokan solar, pembangkit tidak dapat dinyalakan dan listrik tak bisa diproduksi.
PLN pun mencari-cari BBM. Akhirnya perusahaan ini memperolehnya dari Freeport sebanyak 70 ton, sementara 50 ton sisanya meminta bantuan pemerintah daerah dan polisi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim, menyatakan akan mengkonfirmasi kabar adanya penjualan solar oleh polisi kepada PLN di Timika, Papua tersebut. Selama ini PLN menggunakan BBM non subsidi yang dipasok dari depo Pertamina di Maluku.
Tetapi pasokan bisa terhambat karena BBM di depo tersebut diutamakan untuk sektor transportasi masyarakat. Belum lagi soal alur distribusi dari Maluku ke Papua yang hanya bisa menggunakan kapal kecil, sehingga bensin yang diantarkan sedikit-sedikit.
Polisi, kata Ibrahim, juga memiliki jatah BBM non subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi polisi tidak ditunjuk pemerintah sebagai penyalur resmi BBM.
GUSTIDHA BUDIARTIE
