TEMPO.CO, Jakarta - Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintah dinilai memberikan ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, khususnya lewat instrumen liberalisasi perdagangan.

Sebaliknya, pembangunan MP3EI melalui pembagian koridor berdasarkan pulau menimbulkan kekacauan potensi daerah masing-masing dan mengesampingkan sektor lain, terutama pertanian.

“Misalnya Jawa, fokus ke industri dan jasa. Bagaimana dengan pertanian? Padahal di luar Jawa belum tentu cocok untuk lahan pertanian,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Infrastruktur yang dibangun dalam program MP3EI juga dinilai lebih banyak melayani kepentingan sektor industri atau jasa dan cenderung mengabaikan sektor pertanian, seperti pembangunan irigasi, bendungan, maupun jalan desa.

MP3EI merupakan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Pada pelaksanaannya, MP3EI dinilai akan berdampak buruk terhadap pertanahan di wilayah Indonesia. Karena itu, MP3EI dinilai dapat merugikan rakyat sendiri.

Fadhil yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, dari sisi investasi, sektor pertanian belum begitu dilirik oleh para pemodal. Karena itulah, perlu adanya insentif untuk mengembangkan investasi sektor pertanian.

Luas lahan pertanian Indonesia sebesar 7,75 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Luas pertanian Indonesia hanya seperempat dari luas lahan pertanian Thailand yang sebesar 31,84 juta hektare, padahal penduduknya hanya 61 juta jiwa.

“Secara umum, terdapat kecenderungan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian di beberapa negara. Persoalannya, ada negara yang mampu menggeser tenaga kerja ke sektor industri, seperti Cina dan Malaysia, namun ada juga yang justru menggeser tenaga kerja ke sektor informal,” tuturnya.

Fadhil mengatakan perlu keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian dalam pembangunan, mengingat konsentrasi tenaga kerja di sektor ini cukup besar. “Sekitar 39,33 juta orang,” ujarnya. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri sebesar 14,54 juta orang dan sektor perdagangan sebesar 23,40 juta orang.

ROSALINA