TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meragukan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi akan efektif April mendatang. “Mundur bisa, berubah juga bisa,” katanya, Sabtu, 7 Januari 2012.
Seperti diketahui, mulai April 2012, pemilik kendaraan roda empat berpelat hitam harus beralih dari BBM bersubsidi (Premium) ke BBM nonsubsidi (Pertamax). Kebijakan ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Namun wilayah Jabodetabek yang akan jadi prioritas pembatasan.
Mardani juga menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi prematur. “Landasan filosofisnya tidak ada,” ujarnya.
Secara teknis, seperti penyediaan stok BBM nonsubsidi pun belum siap. Kebijakan nonteknis terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk beralih dari bensin Rp 4.500 ke angka Rp 8.000 per liter juga tidak jelas. “Ini bukan kebijakan yang menyejahterakan rakyat,” kata Mardani.
Ia menyebutkan bahwa dia dan beberapa koleganya di DPR lebih setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan range terjangkau. Lebih baik jika subsidi dicabut secara bertahap dan dana subsidi bisa dialokasikan ke program pengentasan kemiskinan yang saat ini mendekati 13 persen dari total penduduk Indonesia. “Lebih baik subsidi dicabut bertahap, Rp 500 per tahun,” katanya.
Pembatasan BBM sudah direncanakan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah bahkan telah membatasi alokasi BBM subsidi sejak 2010. Pemerintah menargetkan kebijakan ini akan efektif per April 2012.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menyatakan bahwa pembatasan akan tetap berjalan. “Konversi akan tetap berjalan.”
Widjajono mengaku penggunaan BBM Jawa-Bali mencapai 40-50 persen dari kebutuhan nasional. Dia menargetkan 250 ribu kendaraan akan beralih ke BBM nonsubsidi di wilayah ini. Namun tetap menjadikan wilayah Jabodetabek sebagai prioritas target. “Bisa diterapkan di Jakarta saja hematnya sudah banyak sekali,” ujarnya.
