TEMPO.CO , Jakarta:- Tahun ini rekening pegawai negeri sipil bakal tambah gembung. Pemerintah memastikan adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil 10 persen tahun ini.
Kenaikan itu mencakup tunjangan kinerja, remunerasi, honorarium tetap, tunjangan khusus, dan lembur. Selain itu, ada pemberian gaji ke-13 dan kenaikan uang lauk-pauk. "Di 2012 ada peningkatan kesejahteraan pegawai," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam paparan Arah Kebijakan Fiskal 2012 di kantornya kemarin.
Dengan kenaikan itu, gaji terendah pegawai negeri Rp 2.256.100 (gaji pokok dan tunjangan). Itu untuk pegawai golongan I-A dengan masa kerja satu tahun dan belum kawin.
Adapun upah pegawai negeri tertinggi untuk golongan IV-E dengan masa kerja 32 tahun dan tidak kawin Rp 5.688.600. Standar untuk TNI/Kepolisian RI, dari Rp 2.912.200 untuk tamtama masa dinas dua tahun sampai Rp 4.197.800 untuk perwira tinggi golongan IV-D dengan masa kerja dua tahun.
Kenaikan uang makan pegawai negeri dari Rp 20 ribu menjadi Rp 25 ribu, dan uang lauk-pauk untuk anggota TNI/Polri dari Rp 40 ribu menjadi Rp 45 ribu. Kenaikan tersebut juga berlaku untuk anggota TNI/Polri.
Kebijakan kenaikan gaji ini sesuai dengan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus tahun lalu. "Ini upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Presiden.
Rencana kenaikan disetujui parlemen saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012, Oktober tahun lalu. Dengan kenaikan ini, total alokasi belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun, naik dari alokasi APBN Perubahan 2011 yang besarnya Rp 182,7 triliun. "Kebijakan ini bagian dari upaya reformasi birokrasi," kata Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki berharap kenaikan itu diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyanto, menyambut gembira kebijakan kenaikan gaji tersebut. "Ini bentuk fairness pemerintah dalam daya beli pegawai," ujarnya. Kenaikan ini dinilai cukup beralasan melihat perbandingan pegawai swasta yang juga naik. Dengan kenaikan tersebut, Tony berharap kualitas pegawai negeri tak kalah dibanding pegawai swasta.
Dalam hitungan Tony, kenaikan gaji pegawai tak akan terlalu membebani anggaran. Angkanya tidak sebesar beban subsidi bahan bakar minyak yang diprediksi membengkak hingga Rp 140 triliun tahun ini. "Itu bukan masalah besar," katanya. Dia menandaskan, beban akibat kenaikan gaji sudah terukur, berbeda dengan korupsi yang tak terbatas. "Ini yang harus dilawan," ujarnya.
Kebijakan negara tetangga Singapura yang menurunkan gaji pegawai negeri, termasuk pejabatnya, kata Tony, bukan pembanding yang sepadan untuk Indonesia. Di negara jiran itu memang ada kebijakan pemotongan gaji pegawai. "Gaji Perdana Menteri di sana jauh di atas gaji Presiden Amerika Obama," ucapnya.
l AKBAR TRI KURNIAWAN | ALWAN RIDHA RAMDANI | MARTHA THERTINA
