TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mentargetkan bisa menerima pajak sekitar 20 persen dari BUMN pada 2004. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Hadi Peornomo dalam acara "Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern", di gedung Kantor Wilayah VII dan Kantor Pelayanan Pajak untuk Wajib Pajak BUMN, Jakarta, Senin (29/12). Total target penerimaan pajak tahun 2004 sebesar Rp 219,4 triliun. Diharapkan sebesar 20 persen diantaranya atau Rp 38 - 40 triliun disumbang oleh BUMN. Sampai hari ini (29/12), untuk target pajak tahun 2003, direktorat pajak telah menerima Rp 196,8 triliun (94,5 persen). Jumlah itu diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas (Rp 94,6 triliun), PPh migas (Rp 16,9 triliun), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rp 73,1), Pajak Bumi dan Bangunan (Rp 10,9), dan sumber pajak lainnya.Menanggapi pernyataan ini, Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi menyatakan supaya BUMN bekerja lebih keras guna memenuhi target pajak ini. Itu karena, menurutnya, masih banyak BUMN yang belum efisien. Efisiensi ini, kata Laks, sangat tergantung pada kontrol yang melekat dalam perusahaan. Kontrol akan berjalan kalau terjadi diversifikasi kepemilikan sehingga perusahaan transparan dan susah dijadikan rayahan (rebutan--red). Untuk itulah, dia berharap BUMN bisa lebih profesional dan memperoleh keuntungan siginifikan sehingga bisa membayar pajak lebih besar.Dia sudah meminta staf mengukur kinerja BUMN dari pajak. Semua jenis pajak yang dibayar langsung atau tidak akan dimonitor untuk mengevaluasi kinerja BUMN ini. Menurutnya, potensi pajak di perusahaan BUMN ini sangat besar, terutama dari sektor perbankan dan telekomunikasi.Menurutnya, kewajiban membayar pajak sengat terkait dengan kegiatan ekonomi. Dengan kondisi makro ekonomi yang membaik, BUMN diyakini bisa memberi kontribusi lebih besar lagi. Yandi MR - Tempo News Room