TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Harisman, membantah bahwa Bank Indonesia membujuk Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menunda penetapan fatwa haram bunga bank. "Tidak benar. Kita tidak pernah dan tidak mungkin melakukan itu," katanya ketika dihubungi Tempo News Room, Jumat (26/12) malam. Menurut Harisman, BI tidak berniat ikut campur karena berpandangan masalah fatwa haram bunga bank merupakan wewenang dan urusan MUI. Wewenang hanya berkaitan dengan prosedur dan regulasi perbankan termasuk perbankan syariah. Harisman sendiri mengakui sempat ada kekhawatiran dari BI mengenai implikasi dari fatwa tersebut yang menyangkut kesiapan dari perbankan syariah. Walaupun demikian, BI juga menyadari bahwa perpindahan dana nasabah tidak akan terjadi secara besar-besaran. "Karenanya kita tidak terpengaruh oleh fatwa tersebut," ujarnya. Dengan atau tanpa adanya fatwa dari MUI, kata Harisman, BI sebagai bank sentral tetap berkomitmen untuk mengembangkan sistem perbankan syariah. Hal ini karena sebagai suatu sistem alternatif, perbankan syariah sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah pembentukan Direktorat Pengembangan Perbankan Syariah oleh BI dari semula yang hanya berstatus Biro Perbankan Syariah. "Bank Indonesia optimis dan percaya bahwa di masa dean perkembangan bank syariah akan jauh lebih pesat lagi," katanya.Fatwa haram bunga bank yang dikeluarkan komisi fatwa MUI, kata Harisman, harus diakui akan mendorong percepatan pengembangan bank syariah. "Walaupun ditunda pemberlakuannya, kontroversi yang ada sudah cukup menyedit perhatian publik terhadap perbankan syariah. Dari sini pengetahuan publik dirangsang dan ada kemungkinan banyak nasabah yang memilih di bank syariah," urai Harisman. Amal Ihsan - Tempo News Room