TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno mengakui, selama ini regulasi dan kebijakan sektor properti masih kurang berpihak kepada pengusaha dalam negeri dan lebih memihak kepada pengusaha dan kontraktor asing. "Di bidang konsultan properti saja, keberpihakan lebih besar kepada konsultan asing," ujarnya di sela-sela seminar konstruksi Indonesia, Jakarta, Senin (22/12). Soenarno menjelaskan, sebagai contoh adalah pembangunan pantai di kawasan pulau Bali. Pemerintah memberi kesempatan kepada kontraktor dalam negeri dan Jepang. "Ternyata kontraktor Jepang dipilih dengan alasan lebih unggul dan murah," katanya. Mengenai hal tersebut, selama ini pihaknya selalu mendengar keluhan dari kontraktor dalam negeri bahwa pemerintah kurang memberi dukungan kepada mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, kementeriannya akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan pihak Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) guna membahas persoalan tersebut. "Kita juga akan ajak bicara para akademisi yang mengerti masalah ini," ujar Soenarno. Pihaknya juga berjanji, akan membawa masalah ini dalam sidang kabinet mendatang. Menurut Soenarno, permasalahan utama selama ini di bidang kontruksi dan properti adalah soal permodalan dan manajemen. Disamping permodalan kurang mendukung, kata dia, manajemen kontruksi dan properti selama ini dinilai kurang baik. "Di bidang promosi kontruksi saja, kita masih sangat kurang," tambahnya. Sebenarnya, kata dia, selama ini pemerintah sangat konsisten mendukung bidang properti ini. Namun diakuinya, masih terdapat perbedaan persepsi dan pandangan tentang pengembangan kontruksi antara pemerintah dan dunia usaha. "Ketidaksinkronan antara keduanya harus segera diselesaikan agar terjadi pengembangan properti yang lebih baik," kata Soenarno. Padahal, lanjutnya, pembangunan infrastruktur ini bisa mengurangi kesenjangan di antara beberapa daerah di Indonesia. "Selain itu, bisa mengurangi kesenjangan masyarakat miskin," ujarnya. Danto - Tempo News Room