TEMPO Interaktif, Nusa Dua - Lembaga audit negara anggota ASEAN menyepakati kerja sama peningkatan kapasitas melalui pertukaran informasi dan pengalaman. Kerja sama itu diwujudkan melalui pembentukan ASEAN Supreme Audit Institution (ASEANSAI) di Nusa Dua, Bali, Rabu, 16 November 2011.
Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo, pembentukan ASEANSAI diharapkan mendorong peningkatan kerja sama, terutama dalam audit sektor publik. Kerja sama ini sangat strategis dan bisa berkontribusi positif bagi komunitas ASEAN tahun 2015. "Komunitas ini membutuhkan akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peraturan hukum," kata dia.
Proses pembentukan ASEANSAI ini dimulai dengan gagasan yang muncul dalam pertemuan beberapa lembaga audit negara di berbagai kesempatan. Secara keseluruhan, proses pembentukan ASEANSAI memakan waktu sembilan bulan hingga KTT hari ini.
Sebelumnya sudah dilakukan pertemuan teknis di Juli 2011 dan pada Oktober 2011 berlangsung pertemuan tingkat pejabat senior.
Menurut Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, kerja sama antara BPK se-ASEAN ini semakin penting karena situasi krisis global belakangan ini. Ia mencontohkan, pada saat krisis di 1998 tiap negara di ASEAN berupaya untuk bertahan dengan caranya masing-masing. "Peran tiap lembaga audit semakin penting dalam mengaudit pertanggungjawaban bailout perbankan, misalnya," kata dia.
Kepala Lembaga Audit Negara Singapura, Lim Soo Ping menyatakan, tantangan dalam proses audit di masa mendatang, di antaranya bagaimana badan pemeriksa bekerja secara efisien. "Agar pemerintah efisien, BPK juga harus efisien," katanya. Selain itu, observasi audit diperlukan untuk menjadikan pemantauan keuangan pemerintah menjadi lebih baik.
RR ARIYANI
Berita terkait
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
2 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
37 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
40 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
41 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
41 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
41 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
41 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
41 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
42 hari lalu
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca SelengkapnyaMenteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
45 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya