TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama BNI, Sigit Pramono, menyatakan bahwa jajaran direksi BNI akan lebih mengurusi pembenahan dan perbaikan BNI. Sementara untuk menangani upaya penyelesaian kasus pembobolan senilai Rp 1,7 triliun, dilakukan tim khusus yang diketahui mantan Direktur Kepatuhan BNI, Mohammad Arsyad, yang berada di bawah arahan Direktur Utama. Menurut Sigit, pembagian dilakukan agar dua prioritas utama ini bisa dikerjakan secara bersamaan. "Upaya perbaikan dan pembenahan BNI ke depan tidak kalah pentingnya dengan upaya penyelesaian kasus pembobolan itu," ujarnya kepada wartawan di gedung BNI, Jakarta, Jumat (19/12) siang.Saat ini tim yang khusus menangani masalah pembobolan ditujukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan upaya recovery dari dana yang hilang tersebut. "Kemarin sudah dikatakan recovery Rp 500 miliar. Jadi total exposure sekitar Rp 1,2 triliun," katanya. BNI sendiri, kata Sigit, sudah siap untuk membuat pencadangan terhadap kemungkinan dana yang raib tersebut tidak kembali. "Ya terpaksa kita melakukan pencadangan seluruhnya," ujarnya. Pencadangan tersebut, diakui Sigit, akan mengurangi laba BNI dan juga kemungkinan turunnya rasio kecukupan modal serta rasio Non Performing Loan. Menurutnya, hal ini merupakan konsekuensi dari musibah tersebut. "Yang penting bagaimana ke depan melakukan pembenahan dan perbaikan BNI sehingga peristiwa ini tidak terulang," katanya. Peristiwa pembobolan BNI tersebut, kata Sigit, juga mempengaruhi penentuan jadwal dari rencana divestasi atau secondary offering BNI. Penjualan saham bank berlogo kapal layar tersebut diharapkan akan dapat dilakukan dalam semester pertama 2004. "Kita masih mempertimbangkan waktu yang tepat melihat antusiasme dan daya serap pasar," ujarnya. Adapun jumlah saham yang akan didivestasi, kata Sigit, sepenuhnya tergantung pada pemerintah sebagai pemilik. "Kalau pemerintah ingin 30 persen, yang segitu jadinya. Direksi hanya berwenang menentukan waktu penawaran," katanya. Amal Ihsan - Tempo News Room