TEMPO Interaktif, Surabaya - Pemerintah Jawa Timur mulai tahun 2012 akan menerapkan penanaman padi jenis hibrida baru di areal sawah seluruh kabupaten. Ini merupakan upaya Jawa Timur memenuhi kebutuhan pangan nasional karena pada 2014 total produksi padi secara nasional harus surplus sebanyak 10 juta ton. "Kami belum pastikan akan sumbang berapa ton, tapi tiap tahun Jawa Timur surplus lebih dari 4 juta ton," kata Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Wibowo Ekoputro, Selasa, 18 Oktober 2011.

Menurut Wibowo, Dinas Pertanian Jawa Timur sudah mulai menyiapkan varietas hibrida baru dengan kemampuan produksi lebih besar dibanding varietas hibrida biasa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Wibowo, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur terus melakukan pematangan penelitian jenis varietas hibrida baru tersebut. Sebelum memasuki tahun 2012 varietas hibrida baru tersebut sudah bisa disebarkan kepada para petani.

Wibowo menjelaskan dengan varietas hibrida baru tersebut Dinas Pertanian mengklaim mampu meningkatkan produktivitas dari 7-8 ton panen per hektare menjadi 9-10 ton per hektare.

Untuk memacu varietas hibrida baru mampu menghasilkan buliran padi lebih banyak, pemerintah juga akan memberikan batasan kepada petani untuk hanya menggunakan bibit dalam satu kali persemaian. "Artinya tiap tanam harus gunakan bibit baru, tidak bisa dilakukan persemaian ulang karena akan merusak hasil panen," tutur Wibowo.

Ihwal pemenuhan terget pangan nasional surplus sebanyak 10 juta ton juga dibahas dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan enam gubernur di Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2011. Selain Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pertemuan dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. "Dari enam daerah provinsi itu Presiden menumpukan harapan besar kepada Jawa Timur," ucap Soekarwo.

Saat ini, dengan total surplus yang dihasilkan Jawa Timur sebanyak 4,3 juta ton, Soekarwo yakin target surplus 10 juta ton secara nasional akan bisa terpenuhi.

Dalam hal pemenuhan target tersebut Soekarwo mengkritik perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Kementerian Pertanian dan BPS harus sinkron. Jawa Timur yang mampu surplus 4,3 juta ton tapi hanya disebut 2,8 juta ton," tuturnya.

Data yang salah tersebut, kata Soekarwo pula, dikhawatirkan akan dijadikan alasan pembenar untuk melakukan kebijakan impor beras. Padahal banyak daerah di Indonesia sebenarnya masih mengalami surplus beras.

FATKHURROHMAN TAUFIQ