TEMPO Interaktif, Jakarta:DPP PDIP mendukung sepenuhnya pengeluaran surat pengampunan tanpa sanksi (release and discharge) pada konglomerat pengutang yang akan dikeluarkan Pemerintah. Hanya saja, dalam mekanisme penerbitan surat itu, partai pimpinan Megawati Sukarnoputri ini tidak setuju jika harus dikeluarkan dengan menerbitkan sebuah instruksi presiden atau keputusan presiden. “Karena ini suatu konsekwensi logis dari kebijakan lama,” kata salah satu Ketua DPP PDIP Roy BB Janis usai pembacaan refleksi akhir tahun di hadapan wartawan di kantor partai ini di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (24/12). Roy menegaskan mengenai tidak perlunya inpres atau keppres karena sebenarnya cukup diputuskan dalam sidang kabinet siapa yang akan menandatangani keputusan itu. Lebih lanjut dia menjelaskan kalau nanti ada inpres atau keppres sama saja membuat duplikasi kebijakan, sebab di dalam kabinet menteri sebagai pembantu presiden, sudah mempunyai tugas dan kewenangan yang jelas. “Ini juga bisa menjadi suatu penegasan agar aparatur pemerintah menjalankan fungsinya, janbgan sebentar-sebentar menunjuk presiden,” kata dia yang juga menjelaskan sehingga nantinya para menteri yang berwenang pun harus berani mengeksekusi kebijakan tanpa harus menunggu petunjuk presiden, termasuk dalam surat kebijakan. (Dede Ariwibowo - TNR)
Berita terkait
BNPT Apresiasi Partisipasipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme
9 menit lalu
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.
Baca SelengkapnyaJangan Beri Anak Parasetamol setelah Imunisasi, Ini Alasannya
17 menit lalu
Jangan memberi obat penurun demam seperti parasetamol saat anak mengalami demam usai imunisasi. Dokter anak sebut alasannya.
Baca SelengkapnyaKegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama
19 menit lalu
Anies Baswedan mengatakan bakal jeda sebentar dari urusan politik setelah Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) dibubarkan.
Baca SelengkapnyaMenkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura
28 menit lalu
Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.
Baca SelengkapnyaZulhas Revisi Permendag Pembatasan Barang Bawaan Impor, Angin Segar bagi Pelaku Bisnis Jastip?
30 menit lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang, tidak ada lagi pembatasan barang.
Baca Selengkapnya25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW
36 menit lalu
25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaBawa Uzbekistan ke Final Piala Asia U-23 dan Lolos Olimpiade Paris 2024, Pelatih Timur Kapadze Belum Puas
47 menit lalu
Timur Kapadze menilai lolosnya Uzbekistan ke Olimpiade Paris 2024 tak cukup. Ia menilai pemain tampil di bawah tekanan saat melawan Timnas Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On
52 menit lalu
Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.
Baca SelengkapnyaPKB Buka Pintu Usung Khofifah di Pilkada Jatim 2024
54 menit lalu
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons soal kemungkinan partainya mengusung Khofifah Indar Parawansa.
Baca SelengkapnyaKasus Terbaru Peretasan Game Pokemon, Jual Monster 4 Bulan Raup Jutaan Yen
58 menit lalu
Faktanya, ini bukan kasus pertama karena peretasan data dalam game-game Pokemon merajalela di antara pemain curang.
Baca Selengkapnya
