TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Energi DPR RI menyepakati usulan pemerintah untuk subsidi listrik 2012 sesuai dengan Asumsi Makro RAPBN 2012 yaitu sebesar Rp 45 triliun. Terdiri dari subsidi tahun berjalan 2012 sebesar Rp 40,5 triliun dan kekurangan bayar tahun 2010 sebesar Rp 4,5 triliun sesuai hasil audit BPK RI.

Jumlah subsidi tersebut, jauh menurun ketimbang subsidi listrik 2011 yang mencapai hingga Rp 65,48 triliun. Asumsi perhitungan subsidi didasarkan dengan nilai tukar dolar sebesar Rp 8.800, harga minyak mentah sekitar US$ 90 per barel, penjualan listrik sebanyak 173, Twh, susut jaringn 8,5 persen dan tercapainya bauran energi.

Semula, subsidi tersebut diusulkan dengan perkiraan adanya kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen. Namun, usulan kenaikan tersebut ditolak oleh Komisi Energi DPR RI. "Komisi VII belum bisa menyetujui kenaikan," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsya, dalam Rapat Dengar Pendapat , Kamis 29 September 2011..

Ketimbang menaikkan tarif listrik, DPR justru memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah dan PLN. PLN, kembali diminta untuk menekan biaya pokok produksinya. Salah satu caranya adalah dengan pemenuhan kebutuhan pasokan pembangkit dengan mengalirkan tambahan gas untuk PLTU Muara Tawar sebanyak 100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Dewan juga meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang lebih menyeluruh soal tarif listrik, tidak hanya sebatas pada kemampuan bayar konsumen , inflasi dan dampak terhadap industri."Tapi aspek yang lebih luas seperti pasokan energi primer, dampak terhadap industri kecil dan menengah serta dampak sosial ekonomi secara keseluruhan," kata dia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh, menerima putusan Komisi Energi terkait dengan jumlah subsidi listrik. Namun, untuk kenaikan tarif listrik, Darwin tidak menutup kemungkinan untuk membahasnya lebih lanjut bersama dewan di waktu mendatang."Kita bisa lihat secara positif kalau menaikkan listrik merujuk pada RAPBN 2012," tegasnya.

Sebagai upaya menekan biaya pokok produksi, pemerintah telah membuat target bauran energi PLN tahun depan dengan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak sebanyak 3,7 juta kiloliter atau hanya menjadi 8,11 persen dari total energi bauran. Angka tersebut turun dibanding penggunaan BBM tahun ini yang mengambil porsi sebesar 18,89 persen dari bauran energi.

Soal tambahan pasokan gas ke PLTU Muara Tawar, Darwin menjelaskan bahwa pasokan tersebut masih dalam tahap pembahasan negosiasi oleh para pihak yang terlibat. Sementara ini, pemerintah menyediakan pasokan sebanyak 65 juta kaki kubik per hari untuk PLTU Muara Tawar yang diambil dari lapangan Jambi Merang.

GUSTIDHA BUDIARTIE