TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan pinjaman dari Consultative Group on Indonesia (CGI) masih dibutuhkan untuk pembangunan setelah selesainya program dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, menurut Hamzah, CGI harus memberikan kemudahan. "Misalnya ada rescheduling (penjadwalan ulang) dalam bentuk pemberian kelonggaran sampai Indonesia mampu memulihkan ekonominya, katakanlah misalnya bila laju ekonomi tujuh persen baru kita membayar bunganya," ujarnya usai shalat Jumat di Senayan, Jakarta Selatan. Wapres menegaskan, Indonesia sulit lepas dari pijaman luar negeri karena beban utangnya terlalu berat. Bahkan akibat beratnya utang, upaya seperti divestasi, penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maupun penjualan obligasi, menjadi tidak efektif dalam menggerakkan roda perekonomian. Hamzah juga pesimis Indonesia dapat lepas dari jeratan itu dalam waktu singkat meski berjuang keras menciptakan investasi yang tinggi. "Kalau mengharapkan dari kegiatan ekonomi, dunia usaha, tax ratio kita tidak mungkin dalam empat sampai lima tahun mencapai 20 persen. Kalau tax ratio kita 20 persen baru kita mampu melakukan recovery terhadap pengeluaran beban-beban utang," ujar Hamzah. Wapres menilai satu-satunya cara untuk lepas dari jeratan utang, di luar mencari pinjaman baru, adalah dengan mengerahkan potensi dari dalam negeri, yaitu dengan menghimpun dana atau modal nasional. Hamzah mencontohkan tentang kesediaannya menyisihkan 25 persen gajinya setiap bulan, dan dia berharap hal itu diikuti oleh pejabat lainnya. Dia yakin pengumpulan modal nasional itu akan mampu mengganti pinjaman luar negeri Indonesia. "Misalnya Presiden jadi penyelenggaranya, mari himpun. Katanya ada US$ 100 miliar dana kita parkir di luar negeri, mari kita tarik itu," ujar Wapres antusias. Sebelumnya pada Kamis (11/12), negara-negara donor yang tergabung dalam CGI memutuskan memberikan pinjaman sebesar US$ 3,4 miliar untuk tahun fiskal 2004. Dari total pinjaman ini, sebesar US$ 1 miliar akan digunakan untuk pinjaman program dan US$ 1,8 miliar untuk pinjaman proyek dan hibah. Selain itu, pemerintah juga mendapat dana lain untuk bantuan teknis, hibah untuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat sebesar US$ 0,6 miliar. Pinjaman dari CGI ini sudah mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak. Kalangan LSM dan mahasiswa menolak adanya bantuan itu karena dinilai akan semakin menjerat leher rakyat Indonesia. Tak kurang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie juga masuk dalam barisan penolak itu. Setiap tahun utang terus, lama-kelamaan utang tersebut menjadi beban yang berat, kata dia beralasan. Deddy Sinaga - Tempo News Room