TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur PT Jasa Marga Tbk (Persero) Frans Sunito mengusulkan pembebasan lahan proyek tol yang mangkrak segera dilakukan pemerintah. Sebab, sampai saat ini tak ada kejelasan mengenai siapa yang membebaskan lahan: pemerintah, investor, atau perbankan. “Daripada menunggu lama, mending dibebaskan dulu,” ujarnya, Selasa 2 Agustus 2011.

Untuk membebaskan lahan proyek tol Trans Java dibutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun. Menurut Frans, pemerintah bisa mengusahakan dana untuk membebaskan lahan ini. Alasannya, pemerintah bisa membayar gaji pegawai negeri. “Entah dari utang, terbitkan obligasi, surat utang negara atau yang lain."

Menurut Frans, pemerintah tak bisa mengandalkan semuanya kepada investor karena investor mau berinvestasi jika ada kepastian pengembalian dana yang diinvestasikan.

Begitu juga dengan perbankan. Mereka, kata Frans, mau memberikan kredit jika ada kepastian pembayaran dari debitor. “Pemerintah tak usah hitung-hitungan. Jangan takut rugi,” ujarnya.

Jika lahan sudah bebas, tak ada alasan lain bagi investor untuk mengulur pembangunan. “Jika molor atau tak jadi, putus atau sodorkan ke kami."

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menyatakan saat ini masih ada 10 investor yang belum bisa menekan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Penyebabnya karena sindikasi perbankan yang akan memberikan kredit masih mengevaluasi dan memonitor para investor.

NUR ROCHMI