Pemerintah Dinilai Terlalu Optimis Ubah Asumsi Inflasi
Reporter
Editor
Minggu, 24 Juli 2011 18:49 WIB
Aviliani. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat Ekonomi, Aviliani mengatakan pemerintah terlalu optimis dalam mengubah asumsi inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), dari 5,3 menjadi 5,65 persen hingga akhir tahun 2011 ini. Menurut Aviliani inflasi bisa berada di kisaran 6 persen, "walaupun kalo kita lihat harga komoditas yang memicu inflasi itu di konversi dengan menguatnya rupiah," kata dia saat ditemui Tempo di Cafe Tea Addict, Jakarta Selatan Minggu 24 Juli 2011.
Aviliani mengatakan dalam perhitungan inflasi, pemerintah harus juga memperhitungkan aspek di luar moneter. Sebab hal tersebut mampu memberikan dampak yang besar kepada derasnya laju inflasi. Sehingga dia mengatakan harus dibedakan antara inflasi karena moneter dan inflasi diluar moneter, "karena itu kita tidak bisa mengikuti teori moneter 100 persen," tambahnya.
Dia mengumpamakan naiknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam APBN-P, harus ditindaklanjuti dengan peningkatan distribusi BBM tersebut khususnya di daerah. Karena menurutnya jika pendistribusian BBM yang tak merata dapat menyebabkan inflasi.
Sehingga Aviliani menegaskan kepada pemerintah agar lebih berhati-hati dalam memperhatikan kebijakan non moneternya untuk dapat manahan laju inflasi, agar tidak hanya berfokus kebijakan moneter.
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
1 Agustus 2023
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
30 Juni 2023
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.