TEMPO Interaktif, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) kembali meminta pemerintah Indonesia untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. IMF menilai alokasi untuk subsidi BBM yang besar membuat APBN menjadi tidak efisien. Menurut Kepala IMF Asia Pasifik Thomas Rumbaugh, memang ada risiko kenaikan tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM. Namun, ia yakin risiko itu tidak akan berlangsung lama.

“Itu hanya temporer, dalam beberapa bulan kejutan itu akan hilang, dan situasi akan normal kembali,” kata Thomas dalam diskusi "Indonesia Economic Review 2011and Beyond: Progress, Opportunity and Risk" di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2011.

Thomas mengatakan bahwa tekanan inflasi yang berlangsung selama ini lebih banyak bersifat artifisial. Hal itu karena masyarakat menikmati harga minyak yang masih disubsidi. Dengan kenaikan harga BBM, membuat BBM dijual pada harga yang sesungguhnya, sehingga inflasi menjadi riil.

Indonesia dinilai pernah berhasil dalam mengatasi lonjakan kenaikan harga minyak dunia dengan cara menaikkan harga BBM pada tahun 2005. “Itu merupakan success story tanpa menimbulkan krisis,” katanya.

Saat ini, kata Thomas, kondisi fiskal Pemerintah Indonesia dalam keadaan sehat. Hanya saja terdapat alokasi subsidi BBM yang tidak sehat. Terjadinya defisit anggaran bukan merupakan kesalahan, selama itu digunakan untuk infrastruktur dan bukan untuk subsidi.

Thomas menyarankan agar pemerintah mengadakan program sosial yang langsung diterima oleh orang-orang yang layak mendapat bantuan. Selama ini, subsidi diterima oleh orang-orang mampu yang tidak berhak menerima subsidi. “Berikan transfer langsung ke orang yang berhak menerima,” katanya.

Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan terjadinya disparitas yang lebar antara harga BBM di dalam negeri dengan harga di luar negeri akan memunculkan penyelundupan dan penimbunan BBM.

Fauzi mengatakan pemerintah tetap berhadapan dengan masalah inflasi yang tinggi meskipun harga BBM tidak dinaikkan. Dan pada saat yang sama, kata dia, juga harus menghadapi aksi penyelundupan dan penimbunan BBM. “Jadi, BBM tidak dinaikkan, negara dirugikan, inflasi naik, sekaligus menghadapi penyelundupan dan penimbunan,” katanya

Kepala Pusat Studi Kebijakan Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetyantono mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter seusai Lebaran. “Itu akan menimbulkan inflasi sebesar 6 persen,” katanya.

IQBAL MUHTAROM