TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama secara terbuka terus menekan kongres yang mayoritas dari Partai Republik untuk memberikan persetujuannya menambah pagu utang. Pemerintah AS meminta tambahan plafon utang sebesar US$ 2,4 triliun dari posisi sekarang, US$ 14,3 triliun (Rp 122.265 triliun).
Analis dari PT Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengatakan bahwa pembicaraan antara pemerintah dan kongres terus dilakukan secara intensif karena batas akhir pengambilan keputusan pada 2 Agustus mendatang. Sebelum batas akhir yang telah ditentukan, lembaga legislatif akan melakukan pemungutan suara (voting) pada 19 Juli besok guna menyetujui untuk menaikkan plafon utang pemerintah.
Salah satu anggota Kongres Partai Republik dari Ohio memberikan sinyal positif yang dikatakan sebagai a “solid plan for moving forward”. Namun, Partai Republik tidak akan menyetujui kenaikan pajak seperti yang diusulkan oleh Presiden Obama untuk mengimbangi penurunan defisit anggaran.
Sejauh ini, investor masih cukup netral terhadap perkembangan pembicaraan mengenai pagu utang Pemerintah AS ini. “Karena mereka yakin tidak mungkin Pemerintah AS akan dibiarkan mengalami gagal bayar,” ujar Lana.
Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama dunia kembali naik 0,306 poin (0,41 persen) ke level 75,432. Mata uang euro di pasar Asia pagi ini kembali melemah 0,0087 poin (0,61 persen) menjadi US$ 1.4070. Poundsterling Inggris juga terdepresiasi 0,0037 poin (0,23 persen) ke level US$ 1,61. Sementara itu, yen justru menguat 0,103 poin (0,13 persen) ke level 79,0265 per dolar AS.
Analis dari PT Valbury Asia Securities, Nico Omer Jonckheere, mengatakan bahwa masalah krisis utang Eropa dan perdebatan kenaikan pagu utang AS masih akan mempengaruhi pasar finansial global. Masalah utang yang dikhawatirkan akan terus menyebar ke negara Eropa lainnya akan tetap membebani mata uang Uni Eropa.
Lembaga pemeringkat internasional yang notabene dari Amerika membuat rating surat utang AS masih bertahan di level AAA. Meskipun kemarin Moody’s dan Standard & Poor’s mengatakan bahwa rating utang Pemerintah AS berpotensi diturunkan peringkatnya jika gagal mencapai kesepakatan menambah pagu utangnya hingga 2 Agustus mendatang. “Kondisi utang Amerika Serikat sebenarnya juga tidak lebih baik dari negara Uni Eropa, bisa dibilang juga sudah bangkrut,” kata Nico.
Jika Pemerintah AS sampai mengalami default (gagal bayar) karena tidak mempunyai uang akibat tidak disetujuinya penambahan pagu utang, dampaknya akan sangat besar. Efek domino yang ditimbulkan bisa berimbas ke seluruh dunia. Suku bunga akan melambung dan pemulihan ekonomi akan semakin melambat. “Ini mungkin yang menjadi pertimbangan dari lembaga pemeringkat yang bermarkas di Amerika masih mempertahankan rating utang Pemerintah AS,” papar Nico.
VIVA B. KUSNANDAR
Berita terkait
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
9 hari lalu
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Baca SelengkapnyaBayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
29 hari lalu
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
57 hari lalu
Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T
3 Maret 2024
Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong
2 Maret 2024
NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi
1 Maret 2024
Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
1 Maret 2024
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
1 Maret 2024
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah
1 Maret 2024
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta
29 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024
Baca Selengkapnya