TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR RI, Satya W. Yudha, menyarankan pemerintah untuk segera membuat dan menerapkan peraturan yang pasti untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini dinilai jauh lebih efektif ketimbang melakukan imbauan-imbauan saja.

Satya menyayangkan tindakan pemerintah yang hanya mengimbau agar seluruh pegawai negeri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Menurutnya, imbauan tidak akan efektif. "Imbauan kan tidak mengatur, tidak ada implikasi hukumnya, jadi susah dipatuhi," kata Satya saat dihubungi, Jumat, 15 Juli 2011.

Imbauan itu seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kekuatan hukum tertentu. Jadi, lebih baik pemerintah menetapkan dahulu peraturan hukumnya, baru melakukan imbauan. "Kalau dengan imbauan saja itu sama dengan pemerintah tidak mau repot," tegasnya.

Satya menjabarkan bahwa tidak akan mudah memang bagi pemerintah untuk merancang pengaturan teknis yang dapat diterapkan di lapangan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Apalagi imbauan agar PNS dan anggota Dewan tidak memakai BBM bersubsidi.

Untuk anggota Dewan misalnya, akan mudah diketahui kalau kendaraannya saat itu memakai tanda lencana, jadi bisa dicegah untuk membeli BBM bersubsidi. "Tapi, kalau sedang pakai mobil biasa dan tidak pakai tanda lencana bagaimana? Bagi PNS bakal lebih susah lagi nanti mengaturnya, tidak semua PNS pakai seragam kan?" kritiknya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo menegaskan bahwa hingga saat ini larangan pemakaian konsumsi BBM bersubsidi bagi pegawai negeri dan anggota Dewan memang masih sebatas imbauan. Pemerintah masih belum bisa menegaskan apakah upaya imbauan ini akan dilanjutkan dengan membentuk peraturan resmi.

Namun, demi menekan laju konsumsi BBM bersubsidi, Evita menyatakan pihaknya hingga saat ini belum berhenti melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mampu terutama agar tidak membeli BBM bersubsidi. "Sosialisasi sudah dan akan terus berlangsung," katanya.

GUSTIDHA BUDIARTIE