TEMPO Interaktif, Jakarta - Forum Kelapa Indonesia (Fokpi) mendesak pemerintah menghentikan ekspor kelapa lantaran membuat pengusaha lokal kesulitan memperoleh bahan baku. "Kalau diteruskan pengusaha bisa gulung tikar," kata Bambang W. Koesoema, Ketua Dewan Penasihat Fokpi, di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2011.
Anrizal Idrus, anggota hubungan internasional Fokpi, mengatakan produksi kelapa Indonesia mencapai 16 miliar buah per tahun. Dari jumlah itu sebanyak 2 miliar buah dikonsumsi untuk rumah tangga. Sedangkan yang diekspor 1 miliar per tahun.
Sementara itu, sebanyak 85 perusahaan pengolahan lokal membutuhkan 24,5 miliar buah setiap tahun, sehingga terjadi kekurangan 11,5 miliar buah per tahun.
Fahmi Idris, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang Indonesai, menilai catatan itu menunjukkan pengusaha tetap kekurangan stok, walau kebijakan ekspor kelapa disetop. "Apalagi kalau diekspor. Kami sangat prihatin," kata dia.
Fahmi menambahkan pemerintah bisa saja tidak menghentikan ekspor, tapi eksportir dibebani pajak 30 persen. Ia tengah membuat konsep beban pajak ekspor untuk diusulkan ke pemerintah. "Kami harap penyetopan ekspor atau beban pajak ini segera diterapkan," katanya.
Bambang menambahkan, catatan ekspor kelapa sebanyak 1 miliar buah itu hanya jumlah yang bisa dideteksi. Ia menduga jumlah ekspor kelapa mencapai 2 miliar per tahun. "Karena ada sejumlah daerah yang membuat pelabuhan ekspor sendiri," ujarnya.
Ia menganggap kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah. Bambang berharap pemerintah segera membentuk tim pengawasan untuk memantau peredaran eksportir di daerah. "Jangan cuma jago ngomong di Jakarta," tutur dia.
