TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta menyiapkan cetak biru (blue print) yang lengkap dan menyeluruh terkait wacana perampingan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Maruarar Sirait, mengatakan kebijakan kepegawaian tak boleh dibahas secara parsial. “Harus dibahas menyeluruh, kemudian direspons lewat kebijakan presiden,” kata Maruarar ketika dihubungi kemarin.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi keinginan Menteri Keuangan Agus Martowardojo melakukan perampingan pegawai. Hal itu mengingat beban anggaran yang terlalu besar untuk menggaji pegawai negeri.
Kementerian Keuangan sendiri telah memulai kebijakan zero growth jumlah pegawai. Selain membatasi rekrutmen baru, Menteri Agus menawarkan pegawai yang memasuki usia 50-55 tahun mengajukan pensiun dini. Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada mereka.
Menurut Maruarar, persoalan kepegawaian ini tak bisa dipandang dari sisi anggaran saja, tapi juga menyangkut aspek hukum, politik, dan sosial. “Jika memang disepakati, pemerintah perlu mengamankan proses itu dari segala aspeknya,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Anggota Komisi dari Fraksi Partai keadilan Sejahtera Andi Rahmat menilai apa yang dilontarkan Menteri Agus bukanlah hal baru. "Ini sebenarnya sudah sempat dibahas di era Sri Mulyani," kata Andi kemarin.
Menurut dia, pemerintah tak pernah serius melakukan perampingan pegawai. Buktinya, dalam rencana kerja pemerintah pada 2012 disebutkan adanya penambahan 100 ribu pegawai negeri. Rekrutmen pegawai baru itu dilakukan di pusat dan di daerah.
Andi mengaku mendukung usulan Menteri Keuangan. Menurut dia, jumlah pegawai negeri saat ini sudah cukup besar, mencapai 4,7 juta pegawai, membuat Indonesia menjadi negara birokrasi yang boros. "Indonesia ini seperti Cina dan India dengan birokrasi yang besar," katanya.
Dalam APBN 2011, pos belanja pegawai mencapai Rp 180,6 triliun. Pada saat yang sama, alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas infrastruktur hanya Rp 67,4 triliun.
Saat ini, rasio pegawai negeri dengan jumlah penduduk adalah 1:52. Artinya, satu pegawai negeri melayani 52 penduduk. Rasio ini akan ditingkatkan menjadi 1:80. Indonesia perlu mencontoh negara maju, seperti Amerika Serikat yang rasionya 1:70. Mestinya, kata dia, pelayanan publik bisa semakin efisien dengan adanya teknologi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan mengatakan pemerintah membenahi formasi penerimaan. “Misalnya tahun ini pensiun 150 ribu, kami hanya membuka pegawai baru 15 ribu,” kata dia.
Selain membuka opsi pensiun dini bagi pegawai negeri, pemerintah akan memperketat rekrutmen pegawai honorer di daerah-daerah. Pemerintah telah menghentikan penerimaan pegawai honorer sejak 2006, tapi sejumlah daerah masih melakukannya.
IQBAL MUHTAROM | FEBRIANA FIRDAUS | MUNAWWAROH | AGUSSUP
