TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak maupun pembatasan BBM bersubsidi. “Semua opsi masih terbuka,” kata Bambang lewat pesan pendek, Selasa 14 Juni 2011.
Semua opsi, kata Bambang masih dikaji mana yang terbaik yang akan diterapkan, termasuk status quo. Langkah pemerintah ini dilakukan saat pemerintah dinilai kehilangan momentum menaikkan harga BBM.
Ekonom dari Universitas Gajah Mada Anggito Abimanyu menyatakan pemerintah sudah kehilangan momentum untuk menaikkan harga BBM maupun pembatasan BBM. Menurut Anggito, pemerintah sudah terlambat apabila akan mengambil kebijakan terkait BBM pada saat ini. "Dari sisi inflasi sudah terlambat," katanya. Mestinya kebijakan menaikkan harga BBM ataupun pembatasan BBM dilakukan pada antara bulan April - Mei, saat terjadi deflasi.
Meskipun menurut dia tidak ada yang terlambat, namun apabila pembatasan BBM akan dilakukan pada September nanti, tetap saja pemerintah harus menombok beban subsidi BBM. "Ya tidak apa-apa dilakukan September, tapi bebannya akan dipindah ke tahun depan," katanya.
Anggito menjelaskan dengan harga minyak dan kurs rupiah saat ini, pemerintah harus menambah subsidi antara Rp 15 sampai 20 triliun. "Itu yang pemerintah harus nombok," katanya.
