TEMPO Interaktif, Jakarta - Kalangan pengusaha berharap Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), terutama truk, memikirkan kembali rencana untuk mogok pada Jumat nanti. "Jika jadi mogok satu hari saja, maka kerugian akan mencapai triliunan rupiah. Karena 60 persen aktivitas kargo di Indonesia ada di Jakarta," kata Ketua Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Rabu (18/5).
Karena itu Benny berharap Organda mempertimbangkan kembali langkah tersebut. "Akan lebih baik kalau dibicarakan bersama. Kami tahu aturan pembatasan truk di jalan tol merugikan Organda. Kami juga merasakan itu," katanya.
GPEI, menurut Benny, juga merasa keberatan dengan peraturan pembatasan truk di tol yang diterapkan saat ini. "Sebenarnya kami tidak menolak pembatasan itu asalkan ada pengaturan yang baik dan disediakan alternatif," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah menerapkan pembatasan itu semestinya tidak semua truk dibatasi. “Misalnya untuk truk buah, daging dan sayur mungkin bisa malam hari saja, tapi untuk yang lain sebaiknya tetap boleh siang," katanya.
Selain itu jalan tol Priok-Cilincing diharapkan sudah dipersiapkan dengan baik. "Saat ini kondisinya tidak optimal sehingga terjadi penumpukan," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Franky Sibarani. Menurut dia, langkah pembatasan truk di tol itu adalah langkah sepihak dan kurang dikomunikasikan dengan kalangan pengusaha dan Organda.
Hal tersebut yang tampaknya memicu sikap dan rencana Organda untuk mogok. "Semestinya dikomunikasikan jauh-jauh hari dengan baik, dan cari penyelesaian yang paling baik," katanya.
Apindo, secara prinsip mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatur pola transportasi. "Karena itu untuk kepentingan bersama, agar tol tidak macet," katanya.
Namun sayang kebijakan itu dilakukan mendadak dan tanpa pembicaraan dengan pelaku usaha dan Organda. "Dulu kami setuju karena pembatasan katanya hanya pada waktu pelaksanaan KTT ASEAN, tapi tiba-tiba diperpanjang 1 bulan," ucapnya.
Sedikitnya 16 ribu truk anggota Organda berencana akan mogok pada Jumat ini. Mereka menolak pembatasan truk masuk tol dalam kota di siang hari berlaku hingga satu bulan mendatang.
AGUNG SEDAYU
Karena itu Benny berharap Organda mempertimbangkan kembali langkah tersebut. "Akan lebih baik kalau dibicarakan bersama. Kami tahu aturan pembatasan truk di jalan tol merugikan Organda. Kami juga merasakan itu," katanya.
GPEI, menurut Benny, juga merasa keberatan dengan peraturan pembatasan truk di tol yang diterapkan saat ini. "Sebenarnya kami tidak menolak pembatasan itu asalkan ada pengaturan yang baik dan disediakan alternatif," katanya.
Menurut dia, jika pemerintah menerapkan pembatasan itu semestinya tidak semua truk dibatasi. “Misalnya untuk truk buah, daging dan sayur mungkin bisa malam hari saja, tapi untuk yang lain sebaiknya tetap boleh siang," katanya.
Selain itu jalan tol Priok-Cilincing diharapkan sudah dipersiapkan dengan baik. "Saat ini kondisinya tidak optimal sehingga terjadi penumpukan," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Franky Sibarani. Menurut dia, langkah pembatasan truk di tol itu adalah langkah sepihak dan kurang dikomunikasikan dengan kalangan pengusaha dan Organda.
Hal tersebut yang tampaknya memicu sikap dan rencana Organda untuk mogok. "Semestinya dikomunikasikan jauh-jauh hari dengan baik, dan cari penyelesaian yang paling baik," katanya.
Apindo, secara prinsip mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatur pola transportasi. "Karena itu untuk kepentingan bersama, agar tol tidak macet," katanya.
Namun sayang kebijakan itu dilakukan mendadak dan tanpa pembicaraan dengan pelaku usaha dan Organda. "Dulu kami setuju karena pembatasan katanya hanya pada waktu pelaksanaan KTT ASEAN, tapi tiba-tiba diperpanjang 1 bulan," ucapnya.
Sedikitnya 16 ribu truk anggota Organda berencana akan mogok pada Jumat ini. Mereka menolak pembatasan truk masuk tol dalam kota di siang hari berlaku hingga satu bulan mendatang.
AGUNG SEDAYU
