TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyatakan transaksi pembelian divestasi saham 7 persen PT Newmont Nusa Tenggara tetap sah meski Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak setuju. “Sah, di mandat apa pun tak ada keharusan konsultasi,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 27 April 2011.
Menurut Hadiyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewakili pemerintah akan menjelaskan kepada DPR, apa yang menjadi kewenangan pemerintah dalam pembelian divestasi saham Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “PIP melaksanakan investasi itu berdasarkan mandat yang ada,” ujarnya.
Mandat PIP secara utuh adalah melakukan investasi pada badan usaha atau apa pun yang memberi keuntungan, termasuk pembelian divestasi Newmont. Di luar mandat itu, pemerintah ingin memastikan keikutsertaannya di Newmont memberi nilai tambah. Tidak saja kepada korporasi, tapi juga dalam pengelolaan dan pengawasan industri ekstraktif.
“Kami ingin tambang emas dan tembaga ini bisa dikelola dengan lebih baik,” ujar Hadiyanto. Langkah pembelian divestasi Newmont akan menjadi benchmark industri ekstraktif bahwa pemerintah akan terlibat langsung sebagai pemegang saham. “Kami ingin memastikan adanya governance di Newmont menyangkut tata kelola dan dalam rapat-rapatnya. Semuanya dibangun menurut mekanisme dan dasar-dasar yang baik," ujarnya lagi.
Hadiyanto menampik kemungkinan langkah pembelian saham Newmont ini akan bisa dimentahkan oleh DPR. “Jangan bicara pesimistis begitu. Ini tentang bagaimana melihat persoalan pemerintahan dan kebangsaan dari perspektif yang paling baik buat negara. Bukan untuk masing-masing institusi,” kata Hadiyanto.
Lewat kepemilikan saham 7 persen, pemerintah akan punya akses mengelola dan mengawasi industri ekstraktif dengan lebih baik. Pemerintah bisa ikut mengawasi pelaksanaan kontrak karya. “In the long term, ini jauh lebih baik. Pemerintah pun dapat melihat pelaksanaan kontrak karya yang ditandatangani pada 1986,” kata Hadiyanto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis mengatakan Menteri Agus tidak bisa membeli saham divestasi 7 persen Newmont tanpa persetujuan DPR. "Keputusan Komisi XI pada 5 April menyebutkan Menkeu tidak boleh mengambil keputusan," katanya. Dengan keputusan membeli divestasi Newmont, kata Harry, Menteri Agus melanggar kesepakatan.
Harry mengatakan Komisi Keuangan DPR akan rapat dengan Menteri Agus pada 8 Mei seusai masa reses. DPR akan meminta penjelasan Menkeu tentang pembelian divestasi saham Newmont. “Bisa saja Menku meyakinkan kami. Tapi, bisa saja kemudian deadlock,” katanya.
Menurut Harry, dalam rapat kerja Komisi Keuangan dengan Menteri Keuangan, yang saat itu masih dijabat Sri Mulyani, pada 26 Februari 2009 Komisi Keuangan meminta Pusat Investasi Pemerintah fokus dalam percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan perumahan.
IQBAL MUHTAROM
Menurut Hadiyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewakili pemerintah akan menjelaskan kepada DPR, apa yang menjadi kewenangan pemerintah dalam pembelian divestasi saham Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). “PIP melaksanakan investasi itu berdasarkan mandat yang ada,” ujarnya.
Mandat PIP secara utuh adalah melakukan investasi pada badan usaha atau apa pun yang memberi keuntungan, termasuk pembelian divestasi Newmont. Di luar mandat itu, pemerintah ingin memastikan keikutsertaannya di Newmont memberi nilai tambah. Tidak saja kepada korporasi, tapi juga dalam pengelolaan dan pengawasan industri ekstraktif.
“Kami ingin tambang emas dan tembaga ini bisa dikelola dengan lebih baik,” ujar Hadiyanto. Langkah pembelian divestasi Newmont akan menjadi benchmark industri ekstraktif bahwa pemerintah akan terlibat langsung sebagai pemegang saham. “Kami ingin memastikan adanya governance di Newmont menyangkut tata kelola dan dalam rapat-rapatnya. Semuanya dibangun menurut mekanisme dan dasar-dasar yang baik," ujarnya lagi.
Hadiyanto menampik kemungkinan langkah pembelian saham Newmont ini akan bisa dimentahkan oleh DPR. “Jangan bicara pesimistis begitu. Ini tentang bagaimana melihat persoalan pemerintahan dan kebangsaan dari perspektif yang paling baik buat negara. Bukan untuk masing-masing institusi,” kata Hadiyanto.
Lewat kepemilikan saham 7 persen, pemerintah akan punya akses mengelola dan mengawasi industri ekstraktif dengan lebih baik. Pemerintah bisa ikut mengawasi pelaksanaan kontrak karya. “In the long term, ini jauh lebih baik. Pemerintah pun dapat melihat pelaksanaan kontrak karya yang ditandatangani pada 1986,” kata Hadiyanto.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis mengatakan Menteri Agus tidak bisa membeli saham divestasi 7 persen Newmont tanpa persetujuan DPR. "Keputusan Komisi XI pada 5 April menyebutkan Menkeu tidak boleh mengambil keputusan," katanya. Dengan keputusan membeli divestasi Newmont, kata Harry, Menteri Agus melanggar kesepakatan.
Harry mengatakan Komisi Keuangan DPR akan rapat dengan Menteri Agus pada 8 Mei seusai masa reses. DPR akan meminta penjelasan Menkeu tentang pembelian divestasi saham Newmont. “Bisa saja Menku meyakinkan kami. Tapi, bisa saja kemudian deadlock,” katanya.
Menurut Harry, dalam rapat kerja Komisi Keuangan dengan Menteri Keuangan, yang saat itu masih dijabat Sri Mulyani, pada 26 Februari 2009 Komisi Keuangan meminta Pusat Investasi Pemerintah fokus dalam percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan perumahan.
IQBAL MUHTAROM
