TEMPO Interaktif, Jakarta - Sepanjang tahun ini, pemerintah akan membangun 100 ribu rumah murah. Rumah seharga Rp 20-25 juta itu khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut adalah bagian dari rencana memangkas kekurangan kebutuhan rumah (backlog) yang diperkirakan mencapai 8 juta unit.

Kementerian Perumahan Rakyat menunjuk Perumnas sebagai pelaksana program ambisius tersebut. Namun, berkaca dari program 1.000 menara rumah susun apartemen milik (rusunami) yang dianggap gagal, sejumlah kalangan pesimistis program ini bakal terwujud.

Senin pekan lalu, Bobby Chandra, Rosalina, dan pewarta foto Yosep Arkian dari Tempo menemui Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto di kantornya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dia membeberkan rencananya mengenai cetak biru rumah murah, termasuk target, permintaan subsidi, dan kendala dalam pembangunannya.

Banyak yang pesimistis terhadap program rumah murah. Menurut Anda?

Kalau pemerintah ingin berpihak kepada rakyat, tak ada yang tak mungkin. Program rumah murah bukan pepesan kosong. Inisiatif membangun rumah murah bagus. Tapi jangan ada pihak yang dipaksakan.

Badan usaha milik negara yang akan membangun perumahan tak boleh merugi. Perlu juga payung hukum mengenai hak pelepasan lahan agar tak bermasalah. Pemerintah secara keseluruhan perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaksana tugasnya, seperti Perumnas.

Apakah bisa membangun rumah seharga Rp 20-25 juta?

Membangun dengan biaya berapa pun pada dasarnya bisa. Tergantung standar dan tingkat keandalannya. Semua harus sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi tak mungkin konsepnya vertikal (rumah susun). Pasti landed house (rumah tapak). Rumah vertikal tipe 36 bisa menghabiskan Rp 140 juta. Sebab, harus membangun lift, koridor, jalan, dan taman bermain.

Konsep rumah murah sebetulnya bagaimana?

Pertama, asalkan lahan disediakan pemerintah. Jangan lahan rawa. Kedua, sarana dan infrastruktur sudah tersedia, seperti jalan, air minum, dan listrik. Ketiga, perlu jaminan perizinan dan sertifikasi.

Dari sudut mana pun harga bangunan tak sebanding dengan harga jual. Siapa yang menanggung selisihnya?

Pasti akan ada selisih. Selisih harga inilah yang harus ditanggung melalui dana subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah. Tapi, jika Perumnas tak mendapat PSO, yang akan terbebani adalah masyarakat, sehingga rumah tak menjadi murah.

Berapa permintaan PSO dari Perumnas?

Kami mengusulkan Rp 300-400 miliar yang akan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011. Itu untuk membangun rumah tipe 36 yang berkategori andal seharga sekitar Rp 40 juta.

Sampai akhir tahun, berapa unit yang bisa dibangun?

Perumnas memiliki cetak biru untuk 30 ribu unit yang telah diajukan kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Jumlah itu berdasarkan hitungan ketersediaan tanah yang disepakati dengan pemerintah daerah. Kalau lahan tersedia, 10 ribu unit kami selesaikan dalam tiga bulan.

Daerah mana saja yang siap membangun?

Kami siap membangun 15 ribu unit di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera. Untuk Jawa, masih kami lihat kemungkinannya. Untuk 30 ribu unit minimal membutuhkan lahan seluas 400 hektare.


Perkembangan program ini, kok, terkesan lamban?

Program ini perlu berkoordinasi dengan pemda, Kementerian Keuangan, dan Perumnas. Kami sendiri belum mendapat surat penugasan. Mungkin Pak Menteri masih mencari konsepnya. Perlu ada tim di bawah Menteri Koordinator Perekonomian yang memayungi kementerian yang membawahi pemda, dan mengatur ketentuan otoritas keuangan.

Pengembang swasta dapat terlibat dalam program rumah murah?

Bisa saja, tapi sistemnya kerja sama swasta dengan pemerintah (public privat partnership). Kalau sepenuhnya swasta akan sulit karena pengembang swasta targetnya profit. Tak mungkin mereka mau kalau profitnya hanya 1 persen.

Ada jaminan program ini tak salah sasaran, seperti rusunami?

Konsep rumah, beli atau sewa, yang penting bisa tinggal di rumah yang layak. Memang perlu ada kontrol. Orang hanya melihat kesalahan dari satu atau dua sudut pandang. Seolah program rumah susun itu gagal. Itu salah besar!

Bagaimana seleksi kepemilikan agar tak salah sasaran?

Konsep perumahan adalah merumahkan masyarakat. Siapa pun pemiliknya, entah itu perorangan, negara, atau Perumnas, kalau dipakai masyarakat tak jadi masalah. Tapi, kalau program subsidi pemerintah hanya dinikmati segelintir orang, ya, tidak boleh.