TEMPO Interaktif, Jakarta - Memasuki musim panen raya padi pada Maret-April ini, harga gabah dan beras di tingkat petani melambung di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Karena itu pemerintah menilai tak perlu menaikkan HPP yang menjadi acuan bagi Perum Bulog untuk melakukan pengadaan beras dalam negeri.
Menteri Pertanian Suswono menilai lonjakan harga gabah dan beras di tingkat petani disebabkan panen padi di berbagai daerah tak serentak. Sehingga kenaikan harga padi atau gabah relatif baik untuk petani.
"Harga pasar masih jauh di atas HPP jadi petani masih nikmati harga baik. Pemerintah tidak perlu naikkan HPP," kata Suswono, hari ini.
Dengan panen padi yang serentak itu, stok tak pernah kosong dan membuat harga stabil. "Prediksi BMKG juga iklim tahun ini mengarah ke kondisi iklim normal," kata Suswono.
Sementara itu, staf ahli Perum Bulog Muhammad Ismeth mengatakan tiap tahun Perseroan melakukan penyerapan dalam negeri 5-9 persen dari jumlah produksi atau sekitar 1,5-3 juta ton beras per tahun. Ia menilai tahun ini stok beras akan cukup aman.
"Stok akan meningkat pada Juni-Juli karena pada bulan itulah puncak pengadaan dalam negeri Bulog," katanya. Di akhir masa panen Maret-April ini setidaknya Bulog harus memiliki cadangan hingga 1 juta ton beras agar stok dianggap aman.
Pada musim panen raya hingga akhir Maret kali ini, sudah separuh produksi padi dihasilkan atau sekitar 18 juta ton beras. Hingga kini, belum ada laporan gagal panen atau puso yang mendorong petani mengajukan biaya penggantian tenaga kerja.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memang sudah mengatur penggantian biaya tenaga kerja bagi petani yang lahan padinya gagal panen minimal 75 persen. Biaya penggantian tersebut ditentukan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta per hektare.
Untuk serangan hama besarnya tidak sampai 1 persen dan jauh di bawah tahun lalu. "Jadi hama kali ini tidak masuk dalam kategori bencana," kata Suswono.
Meski begitu, Kementerian siap mengurus biaya penggantian apabila ada petani yang mengajukan. Sebab, petunjuk teknis sudah disiapkan organisasi yang khusus mengurusi penggantian dari pusat hingga tingkat kecamatan.
Lamanya proses penggantian biaya itu dilakukan tak sampai satu minggu sepanjang verifikasi dinyatakan akurat. Suswono yakin kekhawatiran moral hazard tak akan terjadi sebab pengawasan akan dilakukan secara ketat dan terpantau.
"Begitu ada laporan, langsung dilakukan verifikasi dengan cepat, kemudian uangnya kami langsung transfer supaya tidak ada pemotongan," ucapnya. Tujuan penggantian biaya tenaga kerja bagi petani itu agar petani bisa segera menanam kembali lahannya dan target produksi tak terganggu.
ROSALINA
Menteri Pertanian Suswono menilai lonjakan harga gabah dan beras di tingkat petani disebabkan panen padi di berbagai daerah tak serentak. Sehingga kenaikan harga padi atau gabah relatif baik untuk petani.
"Harga pasar masih jauh di atas HPP jadi petani masih nikmati harga baik. Pemerintah tidak perlu naikkan HPP," kata Suswono, hari ini.
Dengan panen padi yang serentak itu, stok tak pernah kosong dan membuat harga stabil. "Prediksi BMKG juga iklim tahun ini mengarah ke kondisi iklim normal," kata Suswono.
Sementara itu, staf ahli Perum Bulog Muhammad Ismeth mengatakan tiap tahun Perseroan melakukan penyerapan dalam negeri 5-9 persen dari jumlah produksi atau sekitar 1,5-3 juta ton beras per tahun. Ia menilai tahun ini stok beras akan cukup aman.
"Stok akan meningkat pada Juni-Juli karena pada bulan itulah puncak pengadaan dalam negeri Bulog," katanya. Di akhir masa panen Maret-April ini setidaknya Bulog harus memiliki cadangan hingga 1 juta ton beras agar stok dianggap aman.
Pada musim panen raya hingga akhir Maret kali ini, sudah separuh produksi padi dihasilkan atau sekitar 18 juta ton beras. Hingga kini, belum ada laporan gagal panen atau puso yang mendorong petani mengajukan biaya penggantian tenaga kerja.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memang sudah mengatur penggantian biaya tenaga kerja bagi petani yang lahan padinya gagal panen minimal 75 persen. Biaya penggantian tersebut ditentukan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2011 sebesar Rp 2,6 juta per hektare.
Untuk serangan hama besarnya tidak sampai 1 persen dan jauh di bawah tahun lalu. "Jadi hama kali ini tidak masuk dalam kategori bencana," kata Suswono.
Meski begitu, Kementerian siap mengurus biaya penggantian apabila ada petani yang mengajukan. Sebab, petunjuk teknis sudah disiapkan organisasi yang khusus mengurusi penggantian dari pusat hingga tingkat kecamatan.
Lamanya proses penggantian biaya itu dilakukan tak sampai satu minggu sepanjang verifikasi dinyatakan akurat. Suswono yakin kekhawatiran moral hazard tak akan terjadi sebab pengawasan akan dilakukan secara ketat dan terpantau.
"Begitu ada laporan, langsung dilakukan verifikasi dengan cepat, kemudian uangnya kami langsung transfer supaya tidak ada pemotongan," ucapnya. Tujuan penggantian biaya tenaga kerja bagi petani itu agar petani bisa segera menanam kembali lahannya dan target produksi tak terganggu.
ROSALINA
