TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Newmont Nusa Tenggara mendapat pinjaman senilai US$ 600 juta dari tiga bank untuk menutupi kekurangan modal dalam menggarap eksplorasi proyek baru. Dana dari perbankan merupakan bagian dari strategi Newmont untuk menutupi kekurangan dana perusahaan.
Ketiga bank yang berkomitmen memberi pinjaman adalah PT Bank Mandiri, BNP Paribas, dan Bank Sumitomo Mitsui. Selain itu, Newmont akan segera melepas saham ke publik lewat penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Namun Newmont belum menentukan porsi saham yang akan dilepas.
Keputusan melepas saham baru jelas setelah target divestasi usai pada 18 April nanti. Newmont akan memantau kondisi pasar dan mempertimbangkan kebutuhan dana. "Setelah target divestasi saham selesai, langsung persiapan IPO," kata Martiono Hadianto, Presiden Direktur Newmont, di Jakarta, Selasa (29/3).
Saat ini Newmont mengembangkan eksplorasi proyek Elang di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Proyek Elang diprediksi memiliki potensi 18 juta ounce emas dan 18 miliar pound tembaga. Proyek Elang memiliki sebaran lebih besar ketimbang tambang di Batu Hijau, Sumbawa Barat, yang dieksploitasi saat ini.
Divestasi saham Newmont sendiri masih terbelit kisruh. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak memiliki kepentingan dalam pembelian saham divestasi Newmont. Kementerian Energi menyerahkan keputusan pembelian 7 persen saham senilai US$ 271,6 juta kepada Kementerian Keuangan.
Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, mengatakan Kementerian Energi hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelian saham. Keputusan membeli atau tidak berada di tangan Kementerian Keuangan. "Kami hanya principal Newmont atas nama pemerintah," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya menjelaskan, dengan membeli saham itu, pemerintah ingin terlibat langsung dalam pengelolaan Newmont agar lebih transparan dan menguntungkan kepentingan nasional. Bahkan pemerintah memastikan Newmont melakukan penawaran umum saham perdana (IPO).
Sesuai dengan kontrak karya, pemegang saham asing Newmont wajib mendivestasikan 51 persen sahamnya yang berjumlah 80 persen itu ke pihak nasional paling akhir Maret 2010. Sebanyak 20 persen sudah dikuasai pihak nasional melalui Pukuafu, sehingga Newmont mesti mendivestasikan 31 persen sisanya.
PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sudah menguasai 24 persen saham divestasi dan berniat memiliki 7 persen sisanya. MDB merupakan perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersama (DMB) dan PT Multicapital, anak usaha Grup Bakrie. Sementara itu, DMB milik tiga pemerintah daerah: Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Ihwal ancaman pemerintah Sumbawa Barat yang akan menutup tambang di Batu Hijau jika tak diberi hak membeli saham divestasi Newmont, Bambang mengembalikan pada aturan. "Hubungan pemerintah pusat dan daerah seperti ayah dan anak. Daerah itu seperti minta perhatian. Sikapi seperti ayah dengan anak saja," ujarnya.
DWITA ANGGIARIA | BOBBY CHANDRA
Ketiga bank yang berkomitmen memberi pinjaman adalah PT Bank Mandiri, BNP Paribas, dan Bank Sumitomo Mitsui. Selain itu, Newmont akan segera melepas saham ke publik lewat penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Namun Newmont belum menentukan porsi saham yang akan dilepas.
Keputusan melepas saham baru jelas setelah target divestasi usai pada 18 April nanti. Newmont akan memantau kondisi pasar dan mempertimbangkan kebutuhan dana. "Setelah target divestasi saham selesai, langsung persiapan IPO," kata Martiono Hadianto, Presiden Direktur Newmont, di Jakarta, Selasa (29/3).
Saat ini Newmont mengembangkan eksplorasi proyek Elang di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Proyek Elang diprediksi memiliki potensi 18 juta ounce emas dan 18 miliar pound tembaga. Proyek Elang memiliki sebaran lebih besar ketimbang tambang di Batu Hijau, Sumbawa Barat, yang dieksploitasi saat ini.
Divestasi saham Newmont sendiri masih terbelit kisruh. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak memiliki kepentingan dalam pembelian saham divestasi Newmont. Kementerian Energi menyerahkan keputusan pembelian 7 persen saham senilai US$ 271,6 juta kepada Kementerian Keuangan.
Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, mengatakan Kementerian Energi hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelian saham. Keputusan membeli atau tidak berada di tangan Kementerian Keuangan. "Kami hanya principal Newmont atas nama pemerintah," ujarnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya menjelaskan, dengan membeli saham itu, pemerintah ingin terlibat langsung dalam pengelolaan Newmont agar lebih transparan dan menguntungkan kepentingan nasional. Bahkan pemerintah memastikan Newmont melakukan penawaran umum saham perdana (IPO).
Sesuai dengan kontrak karya, pemegang saham asing Newmont wajib mendivestasikan 51 persen sahamnya yang berjumlah 80 persen itu ke pihak nasional paling akhir Maret 2010. Sebanyak 20 persen sudah dikuasai pihak nasional melalui Pukuafu, sehingga Newmont mesti mendivestasikan 31 persen sisanya.
PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sudah menguasai 24 persen saham divestasi dan berniat memiliki 7 persen sisanya. MDB merupakan perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersama (DMB) dan PT Multicapital, anak usaha Grup Bakrie. Sementara itu, DMB milik tiga pemerintah daerah: Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
Ihwal ancaman pemerintah Sumbawa Barat yang akan menutup tambang di Batu Hijau jika tak diberi hak membeli saham divestasi Newmont, Bambang mengembalikan pada aturan. "Hubungan pemerintah pusat dan daerah seperti ayah dan anak. Daerah itu seperti minta perhatian. Sikapi seperti ayah dengan anak saja," ujarnya.
DWITA ANGGIARIA | BOBBY CHANDRA
