TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menilai pimpinan daerah adalah pemegang kunci kestabilan pangan negeri ini. Sebab, pemerintah pusat tak bisa mengendalikannya dari Jakarta. "Tidak bisa secara sentralistis, harus secara desentralisasi," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional II Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Hotel Borobudur, Rabu (16/3).

Petinggi daerah, baik di provinsi, kabupaten, maupun kota, disebutnya berperan penting memantau perkembangan ketersediaan dan kestabilan harga pangan setempat.

Untuk itu, Boediono meminta menteri-menteri terkait benar-benar memberi tanggung jawab dan kewenangan penuh bagi daerah. Terutama, pada daerah yang merupakan sentra produksi bahan pokok seperti beras. "Di situlah kuncinya nanti guna mengamankan pangan kita dalam jangka pendek atau panjang," ucapnya.

Ia mengingatkan pula instansi-instansi daerah untuk secara terpadu menyiapkan sarana dan prasarana yang harus disiapkan sebelum musim besar tanam datang. Misalnya, perihal irigasi, perlu kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Juga, masalah pupuk, upaya pemberantasan hama, dan pembelian gabah oleh Perum Bulog.

Selain itu, pemerintah daerah harus jeli melihat mana titik rawan dalam mata rantai logistik yang berisiko. "Apakah jembatan di suatu daerah tertentu, kita harus segera menangani lebih awal," ucapnya.

Boediono berharap tahun ini Indonesia aman dari masalah pangan. "Harus ada sistem peredam, jangan sampai kita terombang-ambing oleh gejolak dari luar," katanya.

Pemerintah pusat dan daerah dinilainya harus sama-sama melansir kebijakan yang bisa meredam potensi gejolak dari luar dan dalam negeri tersebut.

BUNGA MANGGIASIH