TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Bidang Pembangunan Pertanian Kelompok Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir, mengatakan belum yakin Instruksi Presiden tentang pengamanan produksi beras nasional akan berpihak pada petani. Dia mencontohkan pengalaman pada korban letusan gunung merapi Yogyakarta.
“Pemerintah bilang ada pemutihan bagi korban merapi, tetapi Bank Indonesia tidak mau memutihkan,” kata Winarno melalui telepon, Senin (7/3).
Penggantian lahan pertanian akibat puso dan gempa, harus diterjemahkan secara rinci, apakah 50 persen kerusakan, atau 100 persen. Kemudian pemerintah menunjuk siapa yang berhak menilai kerusakan, sehingga berita acaranya dipercaya.
Yang terpenting, kata Winarno, pemerintah memberi bekal kepada petani bukan sekadar Instruksi yang bersifat aturan. Seperti pemanfaatan lahan rawa, kapan bisa ditanam, panen, dan masa pengeringan hasil padinya.
Winarno meminta sembilan kementerian yang ditunjuk itu koordinatornya, sehingga ada yang menjadi eksekutor terkait persoalan yang terjadi di lapangan. “Jadi koordinasi sembilan kementerian dalam Inpres ini harus jelas,” katanya.
Hamluddin
