TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menegaskan tidak akan mencabut subsidi bahan bakar minyak dengan menaikkan harga premium. “Banyak yang mengatakan supaya pemerintah menaikkan harga premium, saya bilang jangan gegabah,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta Senin (14/2).
Menurut Hatta menaikkan harga BBM akan memunculkan distorsi besar dalam perekonomian, seperti menaikkan inflasi yang pada gilirannya akan menaikkan harga-harga pangan. “Masyarakat miskin yang langsung merasakan,” kata Hatta.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 38,5 juta kiloliter atau senilai Rp 90,8 triliun, dengan asumsi harga minyak US$ 80 per barel.
Hingga saat ini pemerintah masih pada program awal yaitu pembatasan BBM bersubsidi. Meskipun program ini sudah mengalami penundaan beberapa kali, dari rencana awal Oktober 2010, kemudian ditunda lagi pada Januari 2011, dan terakhir pemerintah menargetkan program ini akan berjalan pada April nanti.
Namun sejauh ini, pemerintah masih menunggu hasil kajian tim dari Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. “Pemerintah masih membuka segala kemungkinan, semua asumsi harus diperhitungkan,” katanya.
IQBAL MUHTAROM
Menurut Hatta menaikkan harga BBM akan memunculkan distorsi besar dalam perekonomian, seperti menaikkan inflasi yang pada gilirannya akan menaikkan harga-harga pangan. “Masyarakat miskin yang langsung merasakan,” kata Hatta.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 38,5 juta kiloliter atau senilai Rp 90,8 triliun, dengan asumsi harga minyak US$ 80 per barel.
Hingga saat ini pemerintah masih pada program awal yaitu pembatasan BBM bersubsidi. Meskipun program ini sudah mengalami penundaan beberapa kali, dari rencana awal Oktober 2010, kemudian ditunda lagi pada Januari 2011, dan terakhir pemerintah menargetkan program ini akan berjalan pada April nanti.
Namun sejauh ini, pemerintah masih menunggu hasil kajian tim dari Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. “Pemerintah masih membuka segala kemungkinan, semua asumsi harus diperhitungkan,” katanya.
IQBAL MUHTAROM
