TEMPO Interaktif, Jakarta -Wakil Ketua Komisi dar Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih mengatakan peran Crisis Management Protocol yang melibatkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi penting guna mengantisipasi kenaikan harga minyak yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. "Mereka harus bisa memberikan saran langkah antisipasi," kata dia kepada Tempo, Kamis (3/2).
Gejolak harga minyak dunia, harus menjadi perhatian otoritas fiskal dan moneter. Itu sebabnya pemerintah dan BI dalam sebuah Komite Koordinasi adalah suatu hal yang harus dilakukan. Dia juga mengingatkan kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh langsung terhadap inflasi.
Harga minyak akan terus berfluktuasi dalam beberapa waktu ke depan akibat terjadinya krisis politik di Mesir. Fluktuasi ini, kata dia, membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) membengkak. Padahal APBN tahun ini hanya bisa mengakomodir peningkatan harga minyak hingga US$ 90. "Di atas itu jebol."
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowarjojo mengungkapkan pemerintah akan terus memantau dan mewaspadai pergerakan harga minyak yang saat ini trennya naik. "Jadi, kita akan mereview itu dan bagaimana impilkasinya kepada anggaran belanja kita dan juga potensi kedepannya," katanya usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Rabu malam (2/2).
Crisis Managemen Protokol ini melibatkan Bank Indonesia (BI ), Kementerian Keuangan (Kemenkeu ), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) , dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK). Hal ini dalam memperkuat Komite Koordinasi dalam mengantisipasi krisis yang bisa berdampak ke Indonesia.
Pemerintah, kata Agus, akan mempersiapkan langkah bagaimana kalo seandainya kondisi itu stabil atau semakin naik harganya. Melalui CMP, akan membuat pemerintah mempersiapkan organisasi yang dalam koordinasi bahwa apakah kondisi anggaran aman. Misalnya, apakah kedepan masih doalam kondisi normal, apakah musti ditingkatkan menjadi siaga, dan bagaimana persepsi dari masyarakat termasuk investor terhadap anggaran. "Kalau terjadi perubahan harga riil yang terjadi harus waspadai." katanya.
ANTON WILLIAM
Gejolak harga minyak dunia, harus menjadi perhatian otoritas fiskal dan moneter. Itu sebabnya pemerintah dan BI dalam sebuah Komite Koordinasi adalah suatu hal yang harus dilakukan. Dia juga mengingatkan kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh langsung terhadap inflasi.
Harga minyak akan terus berfluktuasi dalam beberapa waktu ke depan akibat terjadinya krisis politik di Mesir. Fluktuasi ini, kata dia, membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) membengkak. Padahal APBN tahun ini hanya bisa mengakomodir peningkatan harga minyak hingga US$ 90. "Di atas itu jebol."
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowarjojo mengungkapkan pemerintah akan terus memantau dan mewaspadai pergerakan harga minyak yang saat ini trennya naik. "Jadi, kita akan mereview itu dan bagaimana impilkasinya kepada anggaran belanja kita dan juga potensi kedepannya," katanya usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Rabu malam (2/2).
Crisis Managemen Protokol ini melibatkan Bank Indonesia (BI ), Kementerian Keuangan (Kemenkeu ), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) , dan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK). Hal ini dalam memperkuat Komite Koordinasi dalam mengantisipasi krisis yang bisa berdampak ke Indonesia.
Pemerintah, kata Agus, akan mempersiapkan langkah bagaimana kalo seandainya kondisi itu stabil atau semakin naik harganya. Melalui CMP, akan membuat pemerintah mempersiapkan organisasi yang dalam koordinasi bahwa apakah kondisi anggaran aman. Misalnya, apakah kedepan masih doalam kondisi normal, apakah musti ditingkatkan menjadi siaga, dan bagaimana persepsi dari masyarakat termasuk investor terhadap anggaran. "Kalau terjadi perubahan harga riil yang terjadi harus waspadai." katanya.
ANTON WILLIAM
