TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan Dirgantara Indonesia, Arif Winardi mengatakan keputusan kabinet dapat direvaluasi. Keputusan tersebut dapat berasal dari masukan yang tidak benar. Pemerintah hendaknya melihat lagi aspirasi karyawan yang diperlakukan tidak manusiawi. Arif mengatakan belum bisa menerima keputusan pemerintah tersebut dan akan terus memperjuangkan nasib karyawan. Dalam pertemuan bipartit yang akan dilakukan 1 Desember 2003 mendatang, mereka akan membawa data terbaru.Data tersebut berupa keuangan perusahaan. Uang dari pemerintah untuki membantu kelangsungan perusahaan harus terus diawasi. “Jangan sampai hilang. Sia-sia,” kata Arif. Yang paling aneh, ada 200 orang karyawan baru yang dimasukkan ke perusahaan saat mereka dikeluarkan. Arif menambahkan sejak awal, direksi Dirgantara sudah berniat merumahkan karyawan. Forum pekerja tidak melihat adanya uupaya mengatasi agar Dirgantara tidak terus merugi. Saldo sebesar Rp 276 miliar bulan Januari, yang berasal dari pemerintah, harus bisa digunakan menyelamatkan perusahaan. Dana itu rencananya akan digunakan menutup hutang perusahaan penerbangan tersebut.Direktur Sumber daya manusia Dirgantara Indonesia Nuril Fuad membantahnya. Katanya, 200 orang karyawan tersebut sudah diberhentikan. ”Masih dalam transisi,” katanya. Penjelasannya disambut seruan keras karyawan. Karyawan yang dimaksud adalah orang yang dikontrak Dirgantara.Menakertrans, Jacob Nuwa Wea mengatakan jika akan rasionalisasi yang pertama kali dipangkas adalah karyawan kontrak. Jika belum menyelesaikan masalah, baru dilakukan pada karyawan tetap dengan tetap memberikan kompensasi. Agriceli – Tempo News Room