TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Pusat Studi Ekonomi Bank Permata A Tony Prasetiantono menilai kebijakan moneter tidak cukup kuat untuk mengatasi fenomena moneter. Untuk Indonesia, selain bauran kebijakan, inflasi nasional harus dijaga.
"Obatnya instrumen moneter, itu tidak cukup," katanya di acara Dialog Perbankan Tahun 2011 di Gedung Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, hari ini.
Menurut Tony, harus ada racikan khusus. Solusi fenomena moneter tidak bisa digeneralisasi.
Kebijakan alternatif ini tengah ditempuh oleh Amerika. Penurunan suku bunga acuan Fed sebesar 0,25 persen misalnya, ternyata tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit di Amerika.
"Makanya mereka keluarkan bailout US$ 1,3 triliun atau 9 persen dari PDB mereka sebesar US$ 14,5 triliun," katanya. Ini merupakan sinyal, tidak ada confidence dan trust (keyakinan dan kepercayaan) di pasar Amerika.
Kondisi serupa juga pernah ditempuh oleh Jepang, dengan menekan suku bunga acuannya hingga hampir 0 persen. "Tapi tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, kredit, dan konsumsi," ucapnya.
Untuk Indonesia, katanya, pemerintah harus melakukan antisipasi terhadap kendala eksternal dan domestik. Selain bauran kebijakan, seperti menaikkan Giro Wajib Minimum Rupiah dan Valas, pemerintah diharapkan bisa mengendalikan inflasi.
Ia berharap, inflasi bisa dijaga di bawah 0,5 persen pada Januari tahun ini. "Kalau inflasi Januari di bawah 5,5 persen, saya perkirakan inflasi year on year bisa 6,6 persen," katanya. Dengan demikian, BI Rate juga bisa dipertahankan di 6,5 persen.
FEBRIANA FIRDAUS
"Obatnya instrumen moneter, itu tidak cukup," katanya di acara Dialog Perbankan Tahun 2011 di Gedung Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, hari ini.
Menurut Tony, harus ada racikan khusus. Solusi fenomena moneter tidak bisa digeneralisasi.
Kebijakan alternatif ini tengah ditempuh oleh Amerika. Penurunan suku bunga acuan Fed sebesar 0,25 persen misalnya, ternyata tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit di Amerika.
"Makanya mereka keluarkan bailout US$ 1,3 triliun atau 9 persen dari PDB mereka sebesar US$ 14,5 triliun," katanya. Ini merupakan sinyal, tidak ada confidence dan trust (keyakinan dan kepercayaan) di pasar Amerika.
Kondisi serupa juga pernah ditempuh oleh Jepang, dengan menekan suku bunga acuannya hingga hampir 0 persen. "Tapi tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, kredit, dan konsumsi," ucapnya.
Untuk Indonesia, katanya, pemerintah harus melakukan antisipasi terhadap kendala eksternal dan domestik. Selain bauran kebijakan, seperti menaikkan Giro Wajib Minimum Rupiah dan Valas, pemerintah diharapkan bisa mengendalikan inflasi.
Ia berharap, inflasi bisa dijaga di bawah 0,5 persen pada Januari tahun ini. "Kalau inflasi Januari di bawah 5,5 persen, saya perkirakan inflasi year on year bisa 6,6 persen," katanya. Dengan demikian, BI Rate juga bisa dipertahankan di 6,5 persen.
FEBRIANA FIRDAUS
