Lima Nama Masuk Bursa Calon Dirjen Pajak  

Reporter

Editor

Senin, 10 Januari 2011 16:12 WIB

Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo. Tempo/Panca Syurkani
TEMPO Interaktif, Jakarta - Isu mengenai rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo bakal mengganti Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo semakin kencang. Sejumlah nama pun mulai disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Tjiptardjo.

Sumber Tempo di Lapangan Banteng (Kementerian Keuangan) mengungkapkan sebanyak lima nama sedang digodog Menteri Agus memimpin Ditjen Pajak. Nama pertama yang paling kencang adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) Amri Zaman.

Selain itu ada Sumihar Petrus Tambunan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak, dan Riza Noor Karim Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal.

Pejabat dari daerah juga tak kalah moncer. Setidaknya ada Dedy Rudaedy yang saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Barat, dan Ken Dwijugiasteadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Timur.

Sebelumnya, Petrus Tambunan dan Amri Zaman juga pernah disebut-sebut saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hendak mengganti Dirjen Pajak Darmin Nasution. Mereka bersaing dengan Robert Pakpahan dan Syarifuddin Alsyah. Sri Mulyani akhirnya memilih Tjiptardjo yang justru muncul belakangan.

Ditemui Tempo, hari ini, Tjiptardjo menyatakan siap diganti kapan saja. Namun hingga saat ini, Tjip mengaku belum mendengar ada rencana itu dari Menteri Keuangan. "Saya enggak tahu, kalau itu kan kewenangan Pak Menteri dan Pak Presiden," katanya di sela-sela Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2011 di Jakarta Convention Centre, Jakarta, hari ini Senin (10/1).

Menurut Tjiptardjo pergantian pejabat adalah hal wajar, apalagi sebentar lagi dirinya akan memasuki masa pensiun, Mei tahun ini.

AGUS SUPRIYANTO | IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya