TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bersikukuh tidak akan melakukan right issue atau penerbitan saham baru untuk menambah modal Bank Lippo. Ini menyusul menurunnya rasio kecukupan modal (CAR) Bank Lippo dari ambang aman lima persen berdasarkan laporan keuangannya kepada Bursa Efek Jakarta per 27 Desember 2002. Kita tidak mau dipecundangi, istilahnya dirugikan karena kemauannya dia (pemilik Bank Lippo). Tapi pernah terbesit kata-kata kalau memang dia tekan harga turun, misalnya harus right issue kita ambil, dia yang delusi, tegas Deputi Ketua BPPN bidang Restrukturisasi Perbankan I Nyoman Sender kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/2). BPPN, ungkap dia, dapat membaca langkah-langkah yang diambil oleh pemilik lama, yaitu keluarga Riady. Dan lembaga penyehatan tidak mau mengikuti langkah itu. Sehingga pihaknya memutuskan tidak menempuh right issue. Kalau kita lihat dari kasat mata saja, semua orang gampang menerka, tulisan di koran ngga jauhlah, sekarang tergantung kita, kata Sender. Menurut dia, jika harus menambah modal tidak harus dengan menerbitkan saham baru. Meski, kata dia, right issue bukan harga mati. Artinya, bisa juga dilakukan bila terpaksa. Bisa suntikan modal, sub ordinary loan. Tapi itu alternatif, kata Sender. Hanya saja ia memastikan penambahan modal melalui obligasi rekap tidak akan dilakukan. Karenanya, kata dia, BPPN tidak mau mengakui laporan keuangan itu. Sender beralasan anjloknya CAR Bank Lippo sangat diragukan. Sehingga pihaknya menekankan perlu adanya appraisal atau penilaian kembali terhadap laporan tersebut. Masa langsung bisa ambles seperti yang diragukan orang, kita juga ragu kok kenapa langsung anjlok, coba dinilai kembali bener bisa begitu, ujar dia. Ia mengatakan lembaga penyehatan telah memanggil manajemen Bank Lippo berkaitan dengan adanya dua laporan itu. Dan mereka mengaku melakukan kekeliruan. Tapi kalau membawa akibat CAR-nya jadi turun nilai apanya itu merosot yang kita tanyai lagi. Kita akan meminta tanggung jawab selaku pemegang saham, ujar Sender. Kata dia, pihaknya akan meminta tanggung jawab tidak hanya kepada direksi, tapi juga komisaris Bank Lippo. Meski kendali bank ini lebih banyak dipegang oleh Sekertaris. Sender beralasan Komisaris juga memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan bank. Kalau terbukti bersalah, paling kita pecat, kita cari yang lain, dari mana-mana yang jelas kita harapkan yang tidak memihak sono, kata dia. Tapi, ia menjelaskan, tindakan administratif itu harus benar-benar obyektif. Untuk menilai kinerja manajemen, minimal sesuai dengan kriteria Bank Indonesia, misalnya CAR. Meski BPPN menginginkan lebih dari itu. Kita lihat, kalau dia bener-bener tidak bisa mempertanggungjawabkan uang bank itu, dia bikinnya lebih baik atau buruk, tegas Sender yang akan mengambil sikap terhadap manajemen Bank Lippo minggu depan. SS Kurniawan --- TNR