TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Pusat Investasi Pemerintah menyatakan ditugasi Menteri Keuangan membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara yang hendak didivestasi. Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar mengatakan eksekusi saham divestasi akan dilaksanakan sebelum Maret tahun depan.
"Kami sudah diminta Menteri Keuangan untuk menyiapkan diri. Kami siap," ujar Soritaon kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/12). Menurut dia, dana untuk divestasi 7 persen saham Newmont tersebut sudah tersedia pada tahun anggaran depan.
Namun, lanjut dia, perseroan masih berupaya menegosiasikan besar penawaran saham yang diperkirakan senilai US$ 271,6 juta tersebut. "Caranya dengan melakukan due diligence terhadap perusahaan tersebut."
Soritaon mengatakan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah meminta PIP menyiapkan diri sejak pertengahan Desember tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan ataupun perusahaan Badan Usaha Milik Negara bisa menjadi kendaraan pemerintah. "Kami tidak mempersoalkan, apakah di Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan, yang penting 7 persen itu diharapkan didapat oleh Pemerintah Pusat," kata Mustafa.
ANTON WILLIAM
"Kami sudah diminta Menteri Keuangan untuk menyiapkan diri. Kami siap," ujar Soritaon kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/12). Menurut dia, dana untuk divestasi 7 persen saham Newmont tersebut sudah tersedia pada tahun anggaran depan.
Namun, lanjut dia, perseroan masih berupaya menegosiasikan besar penawaran saham yang diperkirakan senilai US$ 271,6 juta tersebut. "Caranya dengan melakukan due diligence terhadap perusahaan tersebut."
Soritaon mengatakan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah meminta PIP menyiapkan diri sejak pertengahan Desember tahun ini.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan ataupun perusahaan Badan Usaha Milik Negara bisa menjadi kendaraan pemerintah. "Kami tidak mempersoalkan, apakah di Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan, yang penting 7 persen itu diharapkan didapat oleh Pemerintah Pusat," kata Mustafa.
ANTON WILLIAM
