TEMPO Interaktif, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah pusat memperpanjang kontrak kerjasama pelayaran dengan PT Perintis untuk menyediakan kapal pelayaran penghubung Pelabuhan Kalianget, Sumenep ke sejumlah pulau kecil semisal pulau Sapeken dan Masalembu.

Selama ini, kontrak penyediaan kapal bersubsidi ini dilakukan tiap tahun dan selalu berakhir pada tanggal 31 Desember. "Inikan nanggung, di satu sisi masa anggaran habis dan mulai anggaran baru. Harusnya kontrak dilakukan jangka panjang sehingga tidak pelu menunggu anggaran tiap tahun," kata Kepala Bidang Angkutan Laut Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur, Bambang Jatmiko, kepada Tempo, Jum'at (17/12).

Selain itu, proses kontrak penyediaan kapal perintis di kawasan Sumenep juga sangat berbelit karena melibatkan beberapa pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Perhubungan, Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, hingga Administrator Pelabuhan dan Sahbandar Pelabuhan Kalianget.

"Danannya dari APBN dan APBD, yang pegang ADPEL, tapi yang nyiapkan kita, kadang persiapan hingga ada kontrak memakan waktu dua bulan," tambahnya. Dengan waktu dua bulan, penyediaan kapal perintis paling cepat biasanya pada akhir Februari.

Dishub Sumenep sendiri, tambah Bambang, telah memiliki sebuah kapal alternatif untuk mengisi kekosongan kapal perintis yaitu dengan KM Dharma Bhakti Sumekar 1, hanya saja karena kapal terlalu kecil, kapal ini kemungkinan besar tidak akan diturunkan. "Sampai saat ini belum ada solusi, ya itu tadi kontraknya harus diperpanjang sehingga tidak setiap tahun seperti ini," tambahnya.

Saat ini pelayaran ke pulau-pulau kecil di sekitar Kabupaten Sumenep dilayani dua kapal perintis yaitu Kapal Motor Kumala Abadi dan KM Amukti Palapa.

Hanya saja, pengoperasian dua kapal itu akan tersendat karena kontrak antara PT. Perintis – pengelola dua kapal itu, habis pada 31 Desember ini. Dengan habisnya kontrak itu, dan bila tak segera diperpanjang warga di kepulauan Sumenep akan kesulitan transportasi. Padahal warga di kepulauan tersebut hanya bisa mengandalkan tranportasi laut.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Wahid Wahyudi sendiri tak bersedia berkomentar banyak mengenai hal ini. "Ini masih akan kita bahas, ini kan problem tahunan akan kita bahas solusi yang terbaik," katanya singkat.

Fatkhur Rohman Taufiq