TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah tetap menginginkan perwakilan eks-officio pemerintah dan Bank Indonesia dalam dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan. "Eks officio harus ada untuk pastikan koordinasi fiskal dan jasa keuangan," kata Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany di kantornya, 13 Desember 2010.
DPR ingin seluruh anggota dewan komisioner OJK dipilih DPR. DPR menilai bahwa adanya pejabat ex-officio yang merangkap jabatan tak sesuai dengan prinsip independensi OJK.
"Sampai sekarang belum ada titik temu, solusinya bagaimana saya tak tahu," kata Fuad. Menurutnya independensi OJK tidak akan terpengaruh dengan adanya dua eks-officio.
Pemerintah menolak usulan ada dua eks-officio tanpa hak memberikan suara. "Tak layak kalau ada dua anggota yang tak punya hak suara," kata dia.
Pemerintah dan DPR masih akan melanjutkan rapat pembahasan masalah ini. "Ini hanya perbedaan pendapat antara dua unsur," kata dia. Meski demikian Fuad mengaku tak tahu konsekuensi apa yang muncul jika pembahasan tak selesai sesuai tenggat 31 Desember 2010.
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri
27 November 2023
NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri
Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.
