TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan bahwa program pembatasan yang direncanakan akan berlangsung pada Januari mendatang akan dimulai dengan membatasi pemakaian BBM subsidi jenis premium terlebih dahulu.
"Kita mencoba melakukan yg realistis untuk premium jabodetabek adalah Januari 2011," ujar Evita ketika dijumpai usai pengumuman pemenang lelang WK Migas, di kantornya, Senin (6/12).
Program pembatasan akan dimulai di wilayah Jabodetabek terlebih dahulu pada bulan Januari dengan pembatasan BBM subsidi jenis premium, dilanjutkan dengan pembatasan premium di seluruh Jawa dan Bali yang dimulai pada bulan Juli 2011. Sementara untuk BBM subsidi jenis solar, akan dimulai dengan wilayah Jabodetabek terlebih dahulu pada Bulan Juli 2011, dan seluruh wilayah Jawa dan Bali pada Bulan Oktober 2011.
Pembatasan untuk BBM jenis premium terlebih dahulu ini diterapkan, karena untuk BBM jenis solar masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi sebelum dapat diberlakukan program pembatasan tersebut."Solar kita memang belum siap, karena solar ini kan ada dua jenis yaitu solar untuk subsidi dan solar dex, nah ini masih belum memenuhi kategori," jelas Evita.
Oleh karenanya, lanjut dia, premium dinilai lebih siap untuk dimasukkan ke dalam program pembatasan terlebih dahulu. Untuk kesiapan wilayah, Evita yakin bahwa Jabodetabek telah siap sepenuhnya untuk menjalani program pembatasan mulai Januari depan. Meskipun dia menyadari bahwa akan terdapat kemungkinan adanya distorsi akibat penerapan dengan wilayah yang sepotong-sepotong tersebut."Jabodatebek kesiapan sudah cukup baik, walaupun nanti ada kemungkinan seperti itu tapi namanya juga kan percobaan ya harus kita mulai," tekannya.
Pemerintah, kata dia, akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan akibat penerapan kebijakan per wilayah tersebut. Selama ini, pemerintah sendiri telah melakukan pembicaraan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk turut mengawasi dalam pelaksanaan pembatasan mendatang."Pengamanan tetap kita bicarakan, walaupun belum rinci," katanya ,dengan tetap mengingatkan bahwa kesemua rencana pemerintah tersebutpun masih memerlukan restu dari DPR untuk menjalankannya."Statement ini kan masih perlu persetujuan DPR, begitu DPR oke kita bisa langsung sosialisasi dan jalankan," pungkasnya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
"Kita mencoba melakukan yg realistis untuk premium jabodetabek adalah Januari 2011," ujar Evita ketika dijumpai usai pengumuman pemenang lelang WK Migas, di kantornya, Senin (6/12).
Program pembatasan akan dimulai di wilayah Jabodetabek terlebih dahulu pada bulan Januari dengan pembatasan BBM subsidi jenis premium, dilanjutkan dengan pembatasan premium di seluruh Jawa dan Bali yang dimulai pada bulan Juli 2011. Sementara untuk BBM subsidi jenis solar, akan dimulai dengan wilayah Jabodetabek terlebih dahulu pada Bulan Juli 2011, dan seluruh wilayah Jawa dan Bali pada Bulan Oktober 2011.
Pembatasan untuk BBM jenis premium terlebih dahulu ini diterapkan, karena untuk BBM jenis solar masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi sebelum dapat diberlakukan program pembatasan tersebut."Solar kita memang belum siap, karena solar ini kan ada dua jenis yaitu solar untuk subsidi dan solar dex, nah ini masih belum memenuhi kategori," jelas Evita.
Oleh karenanya, lanjut dia, premium dinilai lebih siap untuk dimasukkan ke dalam program pembatasan terlebih dahulu. Untuk kesiapan wilayah, Evita yakin bahwa Jabodetabek telah siap sepenuhnya untuk menjalani program pembatasan mulai Januari depan. Meskipun dia menyadari bahwa akan terdapat kemungkinan adanya distorsi akibat penerapan dengan wilayah yang sepotong-sepotong tersebut."Jabodatebek kesiapan sudah cukup baik, walaupun nanti ada kemungkinan seperti itu tapi namanya juga kan percobaan ya harus kita mulai," tekannya.
Pemerintah, kata dia, akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan akibat penerapan kebijakan per wilayah tersebut. Selama ini, pemerintah sendiri telah melakukan pembicaraan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk turut mengawasi dalam pelaksanaan pembatasan mendatang."Pengamanan tetap kita bicarakan, walaupun belum rinci," katanya ,dengan tetap mengingatkan bahwa kesemua rencana pemerintah tersebutpun masih memerlukan restu dari DPR untuk menjalankannya."Statement ini kan masih perlu persetujuan DPR, begitu DPR oke kita bisa langsung sosialisasi dan jalankan," pungkasnya.
GUSTIDHA BUDIARTIE
